Hidayatullah.com– Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto mengungkapkan, penyelesaian persoalan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia terkendala dengan faktor ekonomi.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo kurang memberikan perhatian pada janji penyelesaian kasus HAM karena kinerja yang terfokus pada sektor ekonomi.
“Sudah ada program mengenai HAM. Tapi masalah ekonomi begitu berat yang harus diselesaikan,” ujarnya di Kantor Amnesty International, Menteng, Jakarta, Senin (04/12/2017).
Sidarto mengaku khawatir kalau menyelesaikan persoalan HAM masa lalu akan membuat gejolak di tengah masyarakat. Ia menilai, kondisi ekonomi saat ini belum siap.
Baca: Amnesty International: Perhatian Pemerintahan Jokowi atas HAM Kurang
Selain itu, dikatakan Sidarto, untuk mengungkapkan kebenaran mengenai persoalan HAM tidak sederhana.
Baca Juga
Untuk menempuh terkait penyelesaian itu melalui undang-undang, misalnya, kata dia, banyak saksi dan korban yang sudah tidak ada untuk dikonfimasi.
“Makanya muncul buku yang versinya beda-beda,” tukas politisi senior PDI Perjuangan ini.
Sidarto menyarankan, agar bangsa Indonesia tidak perlu malu mengakui masa kelam bangsanya. Karena itu merupakan salah satu tanda bangsa yang besar.*
Baca: Amnesty International: Rapor Jokowi Merah, Banyak Pelanggaran HAM
