Hidayatullah.com– Ketua Badan Pengurus Amnesty International Indonesia, Todung Mulya Lubis, mengatakan, perhatian pemerintahan Joko Widodo terhadap permasalahan hak asasi manusia (HAM) kurang dan perlu ditingkatkan.
Padahal, terangnya, pada masa kampanye pemilihan presiden, komitmen HAM tersebut sangat kuat diretorikakan. Seperti soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
“Namun sayangnya tidak ada tindakan nyata dari Presiden,” ujar Todung di Kantor Amnesty International, Menteng, Jakarta, Senin (04/12/2017).
Apalagi, tambah Todung, saat ini sudah memasuki tahun 2018 yang merupakan momen politik, dimana para pemimpin lokal bertarung memperebutkan 171 posisi kepala daerah dalam pilkada serentak.
Baca: Amnesty International: Rapor Jokowi Merah, Banyak Pelanggaran HAM
Terlebih pada 2019 semua mata akan tertuju pada perhelatan politik pemilihan presiden dan legislatif yang diprediksi, sebelum dan setelahnya, akan meningkatkan konflik.
Baca Juga
“Perhatian pemerintah pusat akan tertuju pada kontestasi politik tersebut dan kecil kemungkinan akan memperhatikan masalah HAM,” ungkapnya.
Todung menyampaikan, Kamis (07/12/2017) mendatang Amnesty International akan menyelenggarakan aksi menghimpun masyarakat sipil demi penuntasan berbagai permasalahan HAM dengan mengangkat tema Growth, Morality, dan Unity.*
Baca: 3 Tahun Jokowi-JK, Nasir Djamil: Ngeri-ngeri Sedap Era Sekarang
