Hidayatullah.com– Knesset, Parlemen Israel, telah mengesahkan Undang-Undang (UU) “Negara Bangsa Yahudi” yang dinilai rasis oleh banyak pihak.
Merespons hal itu, Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, menegaskan, pemerintah Indonesia harus mengambil inisiatif di forum internasional, termasuk di PBB, untuk memobilisasi dukungan internasional demi dibatalkannya UU itu.
Ia menilai Israel sebagai bangsa paradoks.
“Mengaku negara demokratis, tapi jelas-jelas menampakkan diskriminasinya secara sistematis dan legal lewat berbagai undang-undang,” katanya kepada hidayatullah.com, Kamis (26/07/2018).
Baca: Pengamat: “UU Rasis” Israel Ancam Hak 6 Jutaan Warga-Pengungsi Palestina
UU itu menurutnya sangat bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang dikeluarkan 4 Januari 1949. Juga bertentangan dengan hal yang sangat fundamental dari Deklarasi HAM PBB khususnya Artikel ke-2, yang melarang segala bentuk pembedaan berdasar ras dalam sebuah negara.
Baca Juga
“Sungguh sebuah paradoks, negara yang rasis seperti Israel memiliki status keanggotaan PBB. Saya menyerukan agar status keanggotaan Israel tersebut diturunkan, bila perlu dihapus dan dikeluarkan dari PBB. Sebab paradoksal Israel ini jadi contoh buruk bagi penegakan demokrasi dan keadilan di seluruh dunia,” tegasnya.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini menjelaskan, UU Israel terbaru ini bisa jadi semacam UU payung sekaligus sebagai pelengkap bagi beberapa undang-undang rasis diskriminatif yang sudah diterapkan sebelumnya.
Israel, kata dia, pasti sudah punya roadmap negara, yang salah satunya dengan dibuatkan UU yang rasis dan diskriminatif seperti ini.
“Sikap Israel dari hari ke hari semakin menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bangsa dan negara Indonesia harus tetap konsisten melawan sikap Israel yang menjajah, semena-mena dan rasis seperti ini,” tegasnya.
Menurutnya, tak ada untungnya menghadiri pertemuan dengan petinggi Israel dengan alasan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Karena toh sikap Israel menambah kepongahan mereka. Israel tak bisa diajak bicara, karena antara kata dan perbuatan paradoks,” tegas wakil rakyat dari Yogyakarta ini.* Andi
