Hidayatullah.comHidayatullah.comHidayatullah.com
Pemberitahuan Lebih Banyak
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Font ResizerAa
Hidayatullah.comHidayatullah.com
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Pencarian
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Nasional

Muhammadiyah Minta Indonesia Ambil Langkah Diplomatik soal Uighur

Muhammad Abdus Syakur
Terakhir diupdate: 19 Desember 2018 21:34 9:34 pm
Muhammad Abdus Syakur
Dipublikasikan 19 Desember 2018 21:34
Bagikan
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (dua dari kiri) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir (dua dari kanan) diapit Sekjen PBNU A Helmy Faishal Zaini (kiri) dan Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (kanan) pada acara silaturahim keluarga besar kedua ormas Islam itu di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (23/03/2018).
Bagikan

Hidayatullah.com– Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomatik menyikapi penindasan terhadap etnis Muslim Uighur di China.

Langkah-langkah dimaksud, terang Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, sesuai prinsip politik bebas dan aktif Republik Indonesia.

“(Hal itu) untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan,” imbuhnya dalam pernyataannya bersama Sekretaris Umum Abdul Mu’ti di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Baca: DPD RI: Krisis Uighur di China Menembus Batas-batas Negara

Ia mengatakan, jika kekerasan terhadap Uighur di China yang diberitakan media massa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional benar adanya, maka pemerintah China telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan HAM universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Apapun alasannya, Pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Tiongkok sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka (etnis Uighur, Red),” ujarnya.

Baca Juga

Lukmanul Hakim MUI wafat
KH Dr. Lukmanul Hakim, Pejuang Ekonomi Umat yang Berpulang
Layanan SIHALAL Bermasalah, ALPHI Minta Dikembalikan Ke Sistem Lama
LPPOM Bersama ALPHI Kupas Tuntas Tarif dan Waktu Proses Sertifikasi Halal
PAD Kota Depok Meningkat Tanpa Iklan Rokok
Pembukaan Silatnas 2023, Pj Gubernur Kaltim Puji Kiprah Dai – Daiyah Hidayatullah

Baca: IMM Bela Muslim Uighur akan Demo Kedubes China

PP Muhammadiyah pun mengimbau Pemerintah China untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur.

Pemerintah China juga diimbau bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan terkait kemanusiaan. “Penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana,” imbuhnya.

Baca: Din: Pemerintah RI Lemah Jika Berdalih Uighur Masalah Internal China

Di samping itu, PP Muhammadiyah mendesak PBB dan OKI untuk mengadakan pertemuan darurat membahas penindasan Uighur dan mengambil tindakan internasional.

“PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun,” imbuh Haedar.*

Redaktur: Muhammad Abdus Syakur
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!

Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah

donasi online
TAG:chinahaedar NashirMuslim UighurOKIPBBpenindasan uighurPP MuhammadiyahTiongkokuighur
Bagikan tulisan ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Salin tautan Print
Tulisan sebelumnya DPD RI: Krisis Uighur di China Menembus Batas-batas Negara
Tulisan selanjutnya Alumni PKU Gontor Bersinergi Hadapi Tantangan Dakwah

Ikuti Kami

1.2KLike
89KFollow
27.8KFollow
222KSubscribe
Ad image
Ad image

Terpopuler

Berita

INDEF: Bank Emas Berpotensi Besar Dorong Keuangan Syariah, Indonesia Masih Belum Tergarap

Berita
14 Juli 2026 19:51
Hukuman Mati In Absentia Bagi Pemimpin RSF Mohamed Hamdan Daglo
Relawan Bantuan di Gaza Syahid Dibom ‘Israel’ usai Gelar Nobar Piala Dunia
MUI: Fatwa Hukuman Mati bagi Koruptor Sudah Ada Sejak 2005, Tinggal Menjadi Hukum Positif
Hidayatullah Luncurkan Aplikasi Gerakan Sedekah Subuh, Perkuat Ekosistem Filantropi Islam Berbasis Digital

Terbaru

  • Uni Eropa Larang Impor Emas Sudan untuk Memutus Pendanaan Perang
  • Negeri Kincir Angin Resmi Berstatus Kekurangan Air
  • Bertubi-tubi Diserang Amerika, Iran Minta Rakyatnya Hemat Listrik
  • China Bantah Tuduhan Trump Beijing Mengusik Proses Pemilu Amerika Serikat
  • Serangan Iran Merusak Pembangkit Listrik dan Fasilitas Desalinasi Air Kuwait
  • Sumber Militer Suriah Bantah Iran Membom Pangkalan Al-Tanf
  • Permohonan Legalisasi Ganja untuk Keperluan Relijius oleh Komunitas Rastafarian Ditolak Pengadilan Kenya
  • Minum Obat Penggugur Kandungan Wanita Indonesia Dihukum 5 Tahun Penjara di Sarawak
  • Seribu QRIS Personal Sudah Disebar, DPP Hidayatullah Siap Masifkan Gerakan Subuh Bersedekah
  • Hidayatullah Luncurkan Aplikasi Gerakan Sedekah Subuh, Perkuat Ekosistem Filantropi Islam Berbasis Digital

Mungkin Anda Juga Suka

BeritaBerita dari AndaNasional

Workshop Tenun dan Tudung Manto untuk Santri dan Masyarakat Lingga

6 November 2023 08:51
BeritaLensaNasional

Investasi LM Antam untuk Pendidikan Anak

13 September 2023 11:00
BeritaLensaNasional

[Foto] Belajar Gosok Gigi yang Benar

29 Juli 2023 07:00
BeritaNasional

Dukung Kegiatan PFI, Eri Cahyadi Tawarkan untuk Pameran Foto Berikutnya

14 Mei 2023 07:35
Hidayatullah.comHidayatullah.com
Follow US
Copyright 2023 © Hidayatullah.COM
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Informasi Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lupa password?