Hidayatullah.com– Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kader Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI.
Namun, Dahnil yang merupakan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu heran sekaligus mempertanyakan, kenapa Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, enggan membuka amplop yang diduga untuk “serangan fajar” Pilpres 2019 dalam konferensi pers semalam.
“Saya apresiasi OTT terhadap politisi Golkar, tapi Bu Basaria @KPK_RI kenapa tidak dibuka dan tunjukkan 400 ribu amplop-amplop yang berisi uang 20 ribuan dan 50 ribuan yang diduga ada cap jempolnya itu?” ungkap Dahnil lewat akun media sosialnya di Twitter dan Instagram pengamatan hidayatullah.com diunggah pada Jumat (29/03/2019).
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan, selama ini kebiasaan KPK ketika konpres selalu membuka barang bukti.
“Kenapa Bu Basaria melarang membuka barang bukti termasuk 400 ribu amplop-amplop yang sudah ada kode-kode capres tertentu tersebut. Publik perlu tahu,” sebutnya.
Baca Juga
“Bahkan ada salah satu media online yang awalnya menulis diduga untuk Pilpres, KPK tak membuka amplop kemudian dirubah menjadi diduga untuk serangan fajar 🙂 hehehe,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Bowo Sidik Pangarso diduga telah menerima suap sebesar Rp 310 juta dan US$ 85.130 alias sekitar Rp 1,2 miliar dari Marketing Manajer PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Asty Winasti.
Selain dari PT HTK, Bowo juga diduga telah menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak lain yang totalnya mencapai Rp 8 miliar. Suap dan gratifikasi itu diduga dikumpulkan caleg petahana Golkar dari dapil Jawa Tengah II tersebut untuk “serangan fajar” pada hari pencoblosan Pemilu 2019.
Uang dalam bentuk pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 tersebut telah dimasukkan dalam 400.000 amplop dengan 84 kardus.
Dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/03/2019) malam, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan, Bowo Sidik Pangarso diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan terkait jabatan yang dipersiapkan untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019 nanti.
Ketika ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, Bowo Sidik Pangarso menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I kepengurusan DPP Golkar.
Bahkan beredar informasi di kalangan awak media, amplop tersebut disiapkan untuk “serangan fajar” terkait Pilpres. Dugaan ini menguat karena dalam konferensi pers semalam, saat tim KPK menunjukkan beberapa amplop yang berada di luar kardus, diwarta media, terlihat tanda seperti cap ujung jempol warna hijau di sisi luar amplop.
Menurut Basaria, tidak ada cap jempol atau indikasi amplop tersebut untuk “serangan fajar” terkait pilpres. Menurut Basaria, berdasarkan pengakuan Bowo Sidik Pangarso, amplop itu dipersiapkan untuk kepentingan dirinya pribadi sebagai caleg.
Diketahui Partai Golkar merupakan salah satu parpol koalisi pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Golkar telah memecat Bowo Sidik Pangarso sebagai pengurus DPP Partai Golkar setelah terkena OTT KPK tersebut.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (29/03/2019), membantah jika partai beringin tersebut memerintahkan setiap calon untuk melakukan serangan fajar.*
