Hidayatullah.com– Penyelenggaraan Pemilu 2019 terus menuai kritikan yang disuarakan dari seluruh Indonesia. Berbagai kalangan menyuarakan bahwa pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) 2019 perlu dievaluasi, termasuk oleh Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu.
“Karena apa, banyak persoalan yang ditemukan. Di antaranya ada penyelenggara yang menjadi korban karena kelelahan,” ungkap akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura Dr Marudut Hasugian, Rabu (24/04/2019).
Baca: Dahnil: Penting Dievaluasi Pemilu Luar Negeri yang Kacau Balau
Dosen hukum tata negara itu menyoroti, antara lain persoalan warga yang hendak memilih para caleg mengalami kesulitan, akibatnya tidak maksimal dalam menentukan pilihan konstestan pemilu, apalagi dalam surat suara tidak disertai gambar.
Marudut juga melihat kampanye terbuka di depan umum seperti pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014 lebih baik dibandingkan pada 2019.
“Saat itu para caleg diperkenalkan oleh partai politik, tapi kini jarang, mungkin kampanye agak beda kali ini, tapi saya lihat tidak maksimal, warga susah memilih,” ujarnya.
Apakah para penyelenggara Pemilu 2019 perlu menjalani tes kesehatan pada saat perekrutan, Hasugian menilai hal itu perlu dicermati dengan baik dan bijak. Agar, pemilu yang sering diumumkan sebagai pesta demokrasi atau pesta rakyat lebih manusiawi, bukan menjadi kabar duka bagi keluarga.
Selain itu, ia menilai honor yang diterima oleh para penyelenggara baik Bawaslu dan KPU di tingkat bawah tidak sesuai dengan kenyataan kerja di lapangan.
“Mereka disibukkan dengan membagikan undangan, pencoblosan, merekap suara dan pleno. Inikan honornya tidak manusiawi, yang saya dengar rata-rata Rp 550 ribu/petugas, mungkin ada uang makan tetapi tidak sesuai dengan kerja mereka yang dipaksakan harus selesai dalam sehari usai pencoblosan,” tuturnya kutip INI-Net.
Belum lagi, lanjut alumni S2 Universitas Hasanudin, Sulawesi Selatan itu, usai pencoblosan, warga yang memilih agak sulit melipat kertas suara yang berjumlah lima lembar, bahkan pantauan di beberapa TPS di Kota Jayapura ada yang salah melipat, sehingga dibantu oleh petugas penyelenggara.
“Nah, semua ini contoh indikator mengapa pemilu kali ini perlu dievaluasi. Banyak hal yang perlu diperbaiki sehingga ke depan akan lebih baik. Saya menyarankan sebaiknya pemilu presiden dan legislatif dipisah, atau ada perencanaan yang lebih matang lagi,” katanya.*
