Hidayatullah.com– Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menegaskan bahwa isu Palestina adalah masalah pokok dan keberadaan negara Palestina merupakan hal yang sangat penting.
“Para pejabat Kerajaan menekankan resolusi internasional dalam isu Palestina yang memberikan peluang bagi rakyat Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dengan Al-Quds sebagai ibu kota,” tegas Presiden Pusat Komunikasi Islam Arab Saudi, Faheem H Alhamid, melalui hubungan telepon di Jakarta, Selasa dikutip dari Antara, Rabu (26/06/2019).
Faheem mengatakan, kemerdekaan Palestina beserta Al-Quds sebagai ibu kota negara tidak dapat dikompromikan.
Kerajaan Arab Saudi akan berpartisipasi dalam lokakarya bertema “Perdamaian untuk Kemakmuran” pada 25-26 Juni 2019 yang diselenggarakan oleh Kerajaan Bahrain bekerja sama dengan Amerika Serikat, demikian dikutip dari Kantor Berita Arab Saudi (SPA).
Baca: Begilah Cara Pemukim Yahudi untuk ‘Mengusir’ Warga Palestina
Delegasi Arab Saudi akan dipimpin oleh Menteri Keuangan, Mohammed Al-Jadaan, Menteri Negara dan Anggota Kabinet, Mohammed Al Sheikh dan Gubernur Dana Investasi Publik, Yasir Al-Rumayyan.
Baca Juga
Disebutkan, partisipasi Kerajaan Saudi dalam lokakarya tersebut merupakan wujud dari sikapnya yang tegas dan dukungan berkelanjutan bagi perjuangan Palestina. Saudi juga terus memberi bantuan bagi rakyat Palestina dalam upaya mencapai stabilitas, pertumbuhan dan kehidupan yang layak.
Kerajaan Saudi menegaskan kembali posisi tegasnya dalam perjuangan Palestina dan terus berupaya menyelesaikan isu tersebut sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab, yang menyerukan pembentukan negara Palestina merdeka di sepanjang perbatasan yang ditetapkan pada 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Kerajaan menyerukan berbagai upaya internasional guna mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil.
Arab Saudi juga menegaskan dukungannya atas semua upaya internasional yang bertujuan mencapai kemakmuran di kawasan, menciptakan lingkungan yang ramah investasi dan meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi.
Baca: PLO & Hamas Minta Dunia Boikot Konferensi Ekonomi di Bahrain
Sebelumnya diberitakan hidayatullah.com, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) meminta dunia untuk memboikot lokakarya ekonomi yang akan diadakan di Manama, ibukota Bahrain, pada bulan Juni.
“PLO menegaskan oposisi terakhirnya ke konferensi itu dan belum memberi wewenang kepada pihak mana pun untuk bernegosiasi atas nama rakyat Palestina,” kata Komite Eksekutif PLO dalam sebuah pernyataan pers menyusul pertemuan yang diadakan di Ramallah.
“Tujuan yang dikejar oleh AS untuk lokakarya ini adalah untuk mulai mengimplementasikan Kesepakatan Abad Ini dan menghubungkannya dengan ekonomi setelah mengambil langkah-langkah dalam mengimplementasikan bagian-bagian politik dari kesepakatan tersebut,” kata pernyataan itu.
PLO menekankan bahwa langkah-langkah politik dari “Kesepakatan Abad Ini” akan “menegakkan pendudukan ‘Israel’ dan menghapus hak-hak nasional dan hukum rakyat Palestina.”
Baca: Zionis-’’Israel’’ Berencana Menduduki Baitul Maqdis Timur
Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif PLO Saeb Erekat mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa negara-negara Arab yang setuju untuk bergabung dengan lokakarya di Manama “harus mempertimbangkan kembali partisipasi mereka.”
Selain PLO, kelompok pejuang Palestina, Hamas, mengajak Negara Arab tak ikut berpartisipasi usulan AS ini.
“Kami ingin negara-negara Arab tidak berpartisipasi dalam acara di Bahrain dan berpihak kepada Palestina dengan menggagalkan semua rencana AS,” katanya melalui sebuah pernyataan tertulis dikutip Anadolu Agency.
Kegiatan di Manama adalah langkah pembuka bagi AS untuk mewujudkan Perjanjian Abad İni yang bertujuan untuk menyingkirkan perjuangan rakyat Palestina.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
