Hidayatullah.com– Semua pihak terkait diminta agar mampu menahan diri dalam menyikapi dan menghadapi persoalan terkait Papua. Kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/08/2019). Gedung DPRD Papua Barat dibakar massa. Kejadian itu dinilai dampak dari rentetan kejadian terkait mahasiswa Papua di sejumlah daerah, seperti Surabaya dan Malang (Jawa Timur) serta Semarang, Jawa Tengah.
Selain itu, semua pihak juga diminta agar tetap tenang dalam menyikapi situasi yang terjadi. Semua pihak juga diminta agar menghindari informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta kabar-kabar palsu alias hoax.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengimbau pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengatasi persoalan di Papua. Kedua hal itu harus diperhatikan karena isu di Papua merupakan hal yang sensitif.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Ustadz Saiful Islam Payage menekankan pula bahwa semua pihak mestinya menahan diri dalam menyikap persoalan ini.
“Iya, pastinya (harus menahan diri) karena kita serahkan kepada penegak hukum dan perlu ada langkah-langkah (hukum yang berkeadilan),” ujar Saiful di Jayapura, Senin (19/08/2019) kepada hidayatullah.com saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Baca Juga
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyesalkan adanya kerusuhan di Manokwari. Kerusuhan ini mengakibatkan gedung DPRD setempat dibakar oleh massa.
Menurut Tito, ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi tidak benar untuk kepentingannya sendiri. Kapolri mengakui, kerusuhan di Manokwari terkait kejadian di Jatim khususnya Surabaya dan Malang. Kapolri menyesalkan terjadian kejadian demi kejadian tersebut.
Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua pun meminta kepada masyarakat Papua untuk tidak mudah terpancing dengan berita yang tidak benar. Sedangkan kepada masyarakat di luar Papua, Kapolri meminta agar tidak membedakan cara memperlakukan anak Papua sebab mereka dinilai juga bagian dari bangsa Indonesia.
“Papua adalah saudara sendiri,” ujar Kapolri saat menjenguk anggota Polsek Wonokromo yang menjadi korban penyerangan di RS Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya, Senin (19/08/2019).
Oleh karena itu, menurut Tito, komunikasi perlu dijalin dan masyarakat jangan terpancing. Baik yang di Papua maupun di luar Papua, jangan mau menjadi korban adu domba atau terpancing dengan informasi yang tidak benar.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga Papua atas kejadian yang menimpa mahasiswa Papua di Kota Surabaya dan Malang. Khofifah mengaku telah menelepon Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Dan kami mohon maaf karena (kejadian di Jatim) itu sama sekali bukan mewakili masyarakat Jawa Timur,” ujarnya didampingi Kapolri Tito pada kesempatan yang sama.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan empati dan prihatin atas insiden yang terjadi di Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Semarang, baru-baru ini, yang berakibat adanya penangkapan dan atau pengosongan asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh aparat keamanan.
Gubernur Papua meminta aparat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan aksi persekusi atau main hakim sendiri.
Gubernur Papua mengajak semua pihak untuk saling menjaga keharmonisan bangsa serta saling menghormati dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional.
“Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan; intoleran, rasis dan diskriminatif tidak boleh terjadi di negara Pancasila yang kita junjung bersama,” ujar Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Ahad (18/08/2019) dalam pernyataannya.
Sejauh ini kondisi di Manokwari mulai kondusif. Sebelumnya massa pendemo membakar sejumlah bangunan termasuk gedung DPRD Papua Barat. Aktivitas masyarakat dilaporkan terhenti saat terjadinya kerusuhan tersebut. Kejadian ini diharapkan segera selesai serta tidak merembet dan meluas.* SKR/dari berbagai sumber
