Hidayatullah.com– Melihat kondisi di Papua, Pemerintah Kabupaten Puncak mendorong Pemerintah Pusat agar melakukan pendekatan hati dan dialog untuk membangun Papua.
Menurut Bupati Puncak Willem Wandik, penedekatan dengan hati dan dialog akan membuat masyarakat akan merasa menjadi bagian dari negara Indonesia.
“Mereka akan menerima negara ada di tengah mereka, ketimbang menggunakan pendekatan militer yang justru akan membuat hati rakyat Papua menjadi sakit dan akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meletus,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (07/10/2019).
Baca: Kapolda Papua: TNI dan Polri Akan Jamin Keamanan Wamena
Bupati menilai, pendekatan militer memicu konflik antara Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) dan aparat keamanan TNI-Polri di wilayah Puncak, Papua.
Pasalnya, pendekatan ini berimbas pada masyarakat sipil hingga melumpuhkan pembangunan di wilayah Puncak.
Baca Juga
Bupati pun mengharapkan Pemerintah Pusat tidak memakai pendekatan militer dalam menangani persoalan di wilayah pemerintahannya.
“Saya berharap Pemerintah pusat, dalam menangani persoalan di Pegunungan Tengah Papua, jangan menggunakan cara-cara kontak senjata atau pendekatan militer karena cara militer sudah tentu akan menimbulkan saling serang antara sipil bersenjata di mana-mana,” ujarnya.
Baca: MUI Mimika Papua Imbau Jaga Persatuan dan Persaudaraan
Bupati menilai, kontak senjata antara TPN-OPM dan TNI-Polri tidak akan menyelesaikan persoalan di Puncak.
Misalnya, sebut dia, rentetan kasus penembakan terhadap warga non-Papua di Kabupaten Puncak adalah akumulasi dari penembakan dan penyisiran aparat keamanan kepada warga asli di Gome dan Kampung Olen.
Penyisiran tersebut memicu reaksi kelompok TPN-OPM dengan melakukan aksi balasan menembak warga sipil non-Papua di Ilaga, Puncak. Beruntung kesigapan anggota TNI-Polri membuat situasi Puncak kembali kondusif.
“Itu sebenarnya akumulasi dari rentetan kasus penembakan dan penyisiran sebelumnya, sehingga TPN-OPM balik membalas dan terjadinya korban warga sipil,” sebut bupati.
Baca: Setop Krisis Papua, Din Dorong Sinergi Pemerintah-Tokoh Agama
Selain korban warga berjatuhan, tambahnya, kontak senjata antara TPN-OPM dan TNI-Polri membuat pembangunan di Puncak menjadi lambat. Bahkan aktivitas pemerintahan, pendidikan dan ekonomi lumpuh total.
“Kontak senjata kalau tetap terjadi, maka pemerintahan, pendidikan, ekonomi, pembangunan infrastruktur jalan akan lumpuh total. Pembangunan di satu daerah tidak akan berjalan dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Wantim MUI Prof Din Syamsuddin mendorong pemerintah dan para tokoh agama terutama di Papua untuk bersinergi, bahu membahu menghentikan krisis yang terjadi di Papua. Upaya itu perlu dilakukan berbagai pihak secara serius.
Dalam upaya itu, Din mendorong dilakukan dialog persuasif dan secara lebih jauh, hadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi segenap rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua.
“Khusus terhadap masalah Papua, Pemerintah perlu bersungguh-sungguh mengatasinya dengan mengintensifkan dialog persuasif dan menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial,” ujar Din dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com, Senin (30/09/2019).* SKR/INI-Net
