Hidayatullah.com– Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Prof M Din Syamsuddin, baik presiden maupun rakyat harus saling memahami bahwa kedua pihak sama-sama memiliki hak terkait Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo.
Sehingga, diharapkan rakyat memahami hak yang dimiliki seorang presiden, begitu pula seorang presiden memahami hak yang dimiliki rakyatnya.
“Rakyat harus memahami bahwa pengangkatan menteri adalah hak prerogatif Presiden, namun Presiden juga harus memahami bahwa rakyat memiliki hak untuk menilai karena merekalah stakeholders riil dari bangsa dan negara, serta pemegang kedaulatan sejati,” ujar Din dalam pernyataannya di Jakarta diterima pada Jumat (25/10/2019).
Baca: Hujan Kritik Terhadap Mendikbud dan Menag di Kabinet Indonesia Maju
Lebih jauh, menurut Din, penilaian terhadap kabinet tentu sebaiknya tidak diarahkan kepada pribadi seseorang menteri, tapi pada proses, dan faktor-faktor kenegarawanan yang seyogianya dipertimbangkan oleh pemilik hak prerogatif.
Di antara faktor-faktor kenegarawan tersebut, sambungnya, adalah pertimbangan kesesuaian penempatan seseorang, derajat akomodasi kemajemukan bangsa atas dasar agama dan etnik, akomodasi kekuatan aspirasi riil dalam masyarakat seperti organisasi masyarakat madani yang punya peran kebangsaan, dan tentu arah kebijakan sesuai dengan visi strategis bangsa dalam Konstitusi.
Baca Juga
Baca: Prof Din: Arahan Jokowi ke Menag Atasi Radikalisme Sangat Tendensius
Selain soal itu, Din menilai, orientasi pemerintahan lima tahun ke depan seperti dapat dipahami dari arahan Presiden kepada para menteri, patut dicermati.
Menurutnya, penekanan pada pembangunan infrastruktur fisik dari pada non fisik adalah berbahaya dan akan menimbulkan ketimpangan budaya. “Bandingkan dengan slogan Order Baru “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya,” imbuhnya.
Kemudian, lanjutnya, pengabaian pentingnya pembangunan moralitas atau akhlak akan menciptakan generasi yang tidak bermoral. “Bandingkan dengan wawasan Presiden Habibie “integrasi Imtak dan Iptek”,” imbuhnya lagi.
Baca: Din: Penempatan Menag – Mendikbud Abaikan Persoalan Historis dan Psikologis
Walaupun demikian, sebagai warga negara yang baik, Din mengajak rakyat untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk bekerja mengemban amanat dan merealisasikan janji-janjinya.
“Sebagai rakyat yang baik pula, kita berhak dan berkewajiban untuk mengingatkan bahwa kekuasaan itu amanat dan amanat itu akan dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya.*
