TIDAK lama setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, warganet langsung memberikan respons, kritik, dan tentu saja apresiasi.
Hujan kritik paling kuat mengarah pada dua menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikud) dan Menteri Agama (Menag). Kritik bukan saja datang dari kalangan biasa, tetapi juga akademisi dan tokoh bangsa.
Adian Husaini dalam Opini Republika (25/10/2019) menegaskan bahwa dipilihnya Nadiem Makarim (35 tahun) boleh jadi dunia pendidikan Indonesia akan dipaksa untuk berpikir serius, lalu berubah secara mendasar!
Tapi nampaknya cendekiawan Muslim itu tidak benar-benar yakin. Karena selanjutnya ia menulis, “Itu mungkin! Bisa terjadi, bisa juga tidak!”
Dalam lanjutan tulisannya, Adian menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia harusnya diarahkan pada lahirnya manusia yang berakhlak, beriman dan bertakwa, bukan sekadar pintar, pandai cari makan, tetapi jahat, serakah dan tidak memiliki kepedulian terhadap sesama.
Meneguhkan pendapatnya, Adian mengutip pendapat pakar pendidikan Islam, Ahmad Tafsir bahwa akan sangat baik jika pendidikan di Indonesia berbasis pada pendidikan akhlak mulia, bukan sains dan teknologi.
“Jika tidak punya teknologi, kita masih bisa membelinya. Namun, kalau kita tidak mempunyai akhlak, kemana membelinya?”
Kritik juga datang dari tokoh bangsa, Din Syamsuddin. Mantan Ketum MUI itu tidak saja mengkritik Mendikbud tetapi juga Menag. Penunjukan person yang ada di dua kementerian tersebut dinilainya ahistoris dan asosiologis.
Idealnya pemegang hak prerogatif mampu bersikap akomodatif terhadap kemajemukan bangsa atas dasar agama dan etnik, kemudian kekuatan aspirasi riil dalam masyarakat seperti ormas dan relevansinya dengan visi strategis bangsa dalam konstitusi.
Namun yang terjadi dinilai sebaliknya. Din menegaskan, “Dalam kaitan ini, memang dapat ditengarai rendahnya derajat kenegarawanan, lebih mengedepankan rasa superior/ketakabburan, pendekatan “keluar kotak” semu, dan cenderung jalan sendiri (kurang akomodatif terhadap elemen pendukung dan pendamping).”
Adapun terhadap Menag terpilih yang berlatar belakang militer dan ditekankan untuk mengatasi radikalisme, Din merespons dengan sangat mendalam.
“Arahan Presiden kepada Menteri Agama untuk mengatasi radikalisme adalah sangat tendensius,” jelasnya sebagaimana dirilis hidayatullah.com (25/10/2019).
Baca: Prof Din: Arahan Jokowi ke Menag Atasi Radikalisme Sangat Tendensius
Gaduh dan Mencemaskan
Dua menteri yang dipilih Presiden Joko Widodo tersebut diakui atau tidak telah mengundang kegaduhan dan mencemaskan sebagian kelompok masyarakat. Hal ini wajar, karena apa yang mendasari pemilihan kedua menteri dimaksud memang tidak lazim dan cenderung kurang akomodatif.
Akibatnya kini banyak pihak bereaksi, ada yang kecewa, ada yang bertanya, bahkan ada yang tegas menolak. Seperti pemilihan Mendikbud dari kalangan pengusaha, ada suara yang menjelaskan bahwa idealnya Mendikbud adalah yang benar-benar memahami masalah pendidikan. Jika dipilih dari yang bukan ahlinya, dikhawatirkan pendidikan Indonesia akan mengalami guncangan hebat yang tidak terarah.
Hal tersebut wajar, mengingat pendidikan adalah investasi sumber daya manusia yang jika salah dasarnya akan mengarah pada kerugian besar bangsa dan negara dimasa mendatang. Indonesia tidak sama dengan negara-negara “maju” yang notabene banyak berasal dari Barat. Pada saat yang sama Indonesia dihuni oleh penduduk yang mayoritas religius, beradab, dan menghendaki kearifan dan kebijaksanaan dalam banyak sisi kehidupan.
Jika Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dibentuk sudah menuai hujan kritik, lantas bagaimana ke depan (setidaknya dua menteri dimaksud) dapat bekerja dengan baik. Belum-belum keberadaannya sudah mengundang keraguan banyak pihak.
Baca: Din: Penempatan Menag – Mendikbud Abaikan Persoalan Historis dan Psikologis
Langkah Solutif
Guna mengatasi hujan kritik yang begitu deras, maka langkah penting untuk menghasilkan solusi dari kegaduhan dan kecemasan rakyat adalah bagaimana Presiden Joko Widodo dapat menjabarkan kepada publik sistem penjelas mengapa dua orang tersebut dipilih sebagai Mendikbu dan Menag.
Jika Presiden Jokowi tidak segera melakukannya, maka publik akan semakin terseret pada “kebingungan massal” mengenai alasan dan dasar pemikiran dipilihnya dua orang tersebut menduduki kementerian yang secara langsung berhubungan dengan hajat rakyat Indonesia.
Bukankah kalau ingin melahirkan generasi bangsa yang melek teknologi dan survive di era 4.0 dapat dilakukan dengan meng-update kurikulum yang ada. Bukankah kalau untuk mengatasi radikalisme semua pihak di Indonesia ingin masalah ini segera berakhir secara tuntas dan menyeluruh?
Belum sepekan melangkah dan bekerja sebagai Presiden, kebijakan-kebijakan Jokowi sudah menuai hujan kritik. Semoga keadaan ini disikapi secara bijaksana, sehingga ke depan rakyat benar-benar semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Guna mewujudkan itu semua sudah barang tentu, Presiden tidak boleh menutup diri dari kritik para warga, akademisi dan tentu saja tokoh bangsa yang terbukti peduli dan terdepan dalam berkontribusi untuk kebaikan-kebaikan bangsa dan negara.
Andai saja hal ini dilakukan sebelum Presiden menentukan pilihan tentu saja Kabinet Indonesia Maju akan dapat segera mendedikasikan dirinya. Kalau pun ada kritik, maka tak hanya Presiden yang akan memberikan sistem penjelas, tetapi juga para tokoh yang didengarkan suaranya oleh masyarakat, umat, dan rakyat.
Tetapi, ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur, maka tak ada yang perlu disesali, kini Presiden dapat segera melangkah maju, jelaskan kepada rakyat dan buktikan dua menteri pilihannya tidak patut untuk digaduhkan dan dicemaskan. Atau segera banting setir, akui kekhilafan dan segera perbaiki. “Semuanya” kini di tangan Presiden Joko Widodo.*
Imam Nawawi | Aktivis Pemuda
