Hidayatullah.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengecam kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump yang mengatakan kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat tidak melanggar hukum internasional.
“Ini satu kebijakan AS yang menyedihkan. Dari perspektif AS, sikap itu merupakan preseden yang akan memperburuk upaya perdamaian yg mereka gembar gemborkan,” kata Jazuli dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (19/11/2019) diterima hidayatullah.com.
Anggota Komisi I DPR ini mengkritisi kebijakan Trump yang semakin toleran terhadap Israel.
Padahal, lanjutnya, administrasi pemerintahan AS sebelumnya tidak pernah mendukung atau mensahkan pendudukan dan pemukiman ilegal tersebut.
Baca: Mahasiswa Tinggalkan Kursi Saat Dubes Israel di New York Ceramah Legalitas Penjajahan di Palestina
PKS menilai, AS di bawah Trump semakin menunjukkan pembelaan membabi buta terhadap penjajahan Israel atas Palestina dan mempertegas standar gandanya terhadap dunia.
Baca Juga
“Padahal masyarakat AS sendiri kini semakin kritis bahkan muak dengan kebijakan dan represi Israel, terbukti dengan protes terbuka Mahasiswa Harvard kepada Dubes Israel saat mengisi kuliah umum di kampus tersebut dan aksi massa besar di jantung kota New York yang mengkritik keras Israel, sebaliknya simpati pada penderitaan rakyat Palestina,” kata Jazuli.
Dari perspektif hukum internasional, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, jelas hal itu bukan saja mengingkari tapi juga melanggar banyak resolusi PBB dan hukum-hukum humaniter lainnya. Apalagi pendudukan dan pemukiman dilakukan dengan kekerasan dan pembantaian rakyat sipil.
Menurut Jazuli, sikap Indonesia jelas sejak dulu.
“Kita berada di pihak Palestina dengan seluruh hak atas tanah dan teritori secara berdaulat. Kita dukung penuh upaya kemerdekaan bangsa dan negara Palestina, sebaliknya melawan dan mengecam, segala tindakan dan kelonialisasi Israel atas tanah Palestina,” tegasnya.
Baca: Indonesia Tolak Pernyataan AS yang Dukung Permukiman Haram Israel
Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Menlu RI Retno Marsudi yang berulangkali mengatakan bahwa Palestina ada di jantung diplomasi Indonesia dan selalu ada dalam helaan nafas politik luar negeri Indonesia.
“Meski demikian, kita meminta peran Indonesia yang lebih kuat dan determinan terutama dalam kapasitas Indonesia sebgai Anggota Tidak Tetap DK PBB dan Anggota Dewan HAM PBB. Perkuat diplomasi agar semakin banyak negara yang menghukum Israel melalui segala cara termasuk ikut mendorong dan mempromosikan aksi global “boikot, divestasi, dan sanksi” terhadap Israel agar menghentikan penjajahan terhadap Palestina,” pungkas Jazuli.*
