Hidayatullah.com– Pemerintah Indonesia dinilai mengabaikan laporan kredibel yang dikemukan berbagai lembaga hak asasi manusia internasional, laporan panel Dewan HAM PBB, dan sikap tegas 22 negara (seperti Uni Eropa, Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, dan Jepang) yang telah menulis surat kepada pejabat HAM PBB untuk mengutuk perlakuan China terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, selama ini sangat jarang para dubes termasuk para diplomat mengirim surat terbuka ke Dewan HAM PBB untuk mengkritik catatan HAM pada sebuah negara.
Akan tetapi, lanjutnya, langkah ini harus ditempuh karena 22 negara ini —berdasarkan fakta-fakta kredibel— melihat ada persoalan serius yang dialami etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.
Oleh karena itu, kata Fahira, langkah Indonesia yang menjadikan penjelasan Dubes China sebagai satu-satunya rujukan dengan mengabaikan fakta-fakta lain atas dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim adalah kebijakan yang sangat keliru. Pemerintah Indonesia diminta memperhatikan pula fakta-fakta tersebut.
“Langkah diplomasi meminta penjelasan Dubes China soal Uighur tidak masalah. Namun, menjadikannya sebagai satu-satu rujukan bagi Indonesia untuk bersikap itu sangat keliru. Dubes China pasti mengatakan kebijakan mereka terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang tidak melanggar HAM. Namun, fakta-fakta kredibel yang sudah terkuak dan menyebar ke seluruh dunia berkata sebaliknya,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam pernyataannya kepada hidayatullah.com, Jumat (27/12/2019).
Baca Juga
Baca: Ketua MPR RI di Saudi: Rakyat Indonesia Mengutuk Tindakan China Terhadap Uighur
Sebelumnya, Pemerintah yang diwakili Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak akan mengintervensi urusan etnis Uighur.
Mahfud mengatakan pemerintah melakukan diplomasi lunak yang artinya Indonesia tidak mau mengintervensi karena menganggap soal etnis Uighur adalah urusan pemerintah China. Pernyataan ini keluar setelah keduanya (dalam kesempatan yang berbeda) mendapat penjelasan dari Duta Besar China untuk Indonesia untuk Indonesia, Xiao Qian.
Fahira mengatakan, sikap Pemerintah Indonesia yang memilih mengabaikan dan tidak ikut campur atas dugaan pelanggaran HAM dan perlakuan represif yang dialami etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang setelah mendengar penjelasan Duta Besar (Dubes) China, sangat disayangkan.
Baca: Amnesty: Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Dilakukan Sistematis
Menurut Fahira, klaim China bahwa kebijakan mereka terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang untuk menjauhkan orang dari ekstremisme agama, terorisme, dan separatisme tidak serta merta menjadikan hal tersebut urusan dalam negeri China dan negara lain tidak boleh campur tangan. Kebijakan sebuah negara di dunia yang katanya diduga menginjak-injak HAM apalagi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif akan menjadi urusan dunia.
“Kita tidak bisa abai soal fakta kamp-kamp ‘konsentrasi’ yang menahan jutaan Muslim Uighur di Xinjiang. Dugaan penyiksaan, “pencucian otak”, larangan praktik dan atribut Islam, bahkan peraturan asimilasi (pembaharuan budaya) sistematis oleh penguasa China di Uighur semakin terkuak. Tidak mungkin pemimpin di 22 negara ini melakukan protes keras jika mereka tidak mempunyai data yang kredibel. Negara-negara ini menyadari bahwa dunia tidak boleh diam atas apa yang terjadi di Xinjiang,” pungkasnya.*
