Hidayatullah.com- Dalam rangka mencegah penyebaran virus corona jenis baru (Covid-19), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menghapus program mudik gratis pada masa Angkutan Lebaran 2020 atau Idul Fitri 1441H.
“Melihat kondisi penyebaran virus corona yang begitu masif belakangan ini, saya rasa ini keputusan yang tepat walau berat, mudik gratis akan dibatalkan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/03/2020).
Menurut Kemenhub, kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari, terhitung mulai tanggal 29 Februari hingga 29 Mei 2020 mendatang.
Baca: Aktivis ’98 Usul Pemerintah Setop Program Tak Efisien, Alihkan ke Pengamanan Sosial
Kata Budi Setiyadi, baik program mudik gratis yang diadakan oleh Kemenhub, BUMN, hingga swasta akan ditiadakan.
“Oleh karena itu, saya harap masyarakat pun dapat mengerti dan mematuhi apa yang sedang dilakukan pemerintah,” ujar Budi Setiyadi.
Menurutnya, saat ini pihaknya turut aktif mendorong masyarakat supaya tidak mudik, untuk meminimalisir mobilisasi agar tidak memperluas kemungkinan penularan Covid-19.
Kemenhub berharap peran serta masyarakat agar tidak bepergian apalagi melakukan mudik pada saat libur Idul Fitri tahun ini.
“Kepada masyarakat yang sudah mendaftar mudik gratis, kami mohon maaf atas pembatalan ini,” ungkapnya.
Baca: Ekonomi dan Politik Indonesia dalam Bayang-Bayang Covid-19
Budi Setiyadi mengimbau masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perjalanan dulu hingga situasi kondusif.
Ia menjelaskan, mudik melibatkan banyak massa, berpotensi menjadi titik penyebaran Covid-19.
“Mudik bepergian ke daerahnya masing-masing akan berpotensi membuat wilayah persebaran corona semakin luas. Kami akan gencarkan kampanye ini secara terus menerus,” sebutnya.
Kata Budi Setiyadi, untuk di Ditjen Perhubungan Darat, baik mudik gratis dengan bus dan kapal penyeberangan semuanya akan dihapuskan.
Menurutnya, pihaknya saat ini akan berganti fokus, yaitu saling bantu-membantu antara pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi penularan Covid-19.
“Karena kita tahu dengan mudik, artinya ada arus orang banyak yang akan melakukan perjalanan. Ini tentu berbahaya dan beresiko tinggi jika tetap dilakukan,” sebutnya kutip Antaranews.com.*