Hidayatullah.com– Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk mengevaluasi skenario penanggulangan Covid-19 yang telah berjalan.
Sukamta juga meminta pemerintah segera membuat opsi skenario yang lebih tepat untuk menekan penyebaran virus corona jenis baru itu.
Usulan itu disampaikan menanggapi tren bertambahnya jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 yang hingga Jumat pagi (27/03/2020) menjadi 893 orang dan telah menyebar ke-24 provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah korban jiwa sebanyak 78 kasus berdasarkan data resmi pemerintah.
“Opsi ‘lockdown’ yang di dalam UU No. 6 Tahun 2018 tetang Kekaraninaan Kesehatan disebut karantina wilayah bisa menjadi pilihan karena saat ini di banyak daerah muncul pasien-pasien positif Virus Corona karena pergerakan masyarakat antar wilayah masih terus terjadi,” ujar Sukamta, politisi asal Yogyakarta kepada hidayatullah.com semalam.
Baca: Pria India Meninggal Dunia setelah Diduga Dipukuli Polisi saat Keluar Rumah Selama Lockdown
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Polhukam ini, pemerintah jangan menutup opsi lockdown, jika bisa menjadi cara paling efektif mengatasi penyebaran virus.
“Di beberapa negara opsi ini sudah dilakukan, termasuk negara tetangga Singapura dan Malaysia. Itu sebabnya sangat penting pemerintah transparan terhadap skenario yang akan dilakukan” ujarnya.
Menurutnya, jika opsi lockdown dilakukan, bisa dimulai dari Pulau Jawa saja. Hal ini, katanya, atas pertimbangan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak berada di Pulau Jawa dan khususnya wilayah Jabodetabek.
Menurutnya, mengunci Pulau Jawa akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran virus. Pemerintah bisa melakukan lockdown terlebih dahulu di Pulau Jawa selama 2 bulan. Jika data yang dipakai adalah data keluarga miskin, maka anggaran bantuan selama lockdown 2 bulan hanya membutuhkan sekitar Rp 12,5 triliun.
“Berdasarkan perhitungan bahan pokok yang dibutuhkan satu keluarga miskin per bulan dengan rincian sebagai berikut : Beras 10 kg, daging ayam 2 kg, ikan lele segar 2 kg, telur ayam ras 4 kg, minyak goreng 2 liter dengan harga terkini di pasaran maka setiap keluarga bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000,” paparnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2019 yang dikutipnya, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 12.555.900 orang ditambah. Maka, jelas doktor lulusan Inggris ini, apabila dilakukan lockdown selama 2 bulan, dibutuhkan sekitar Rp 12,5 triliun.
Ia menilai, kalau opsi lockdown ini dilakukan, pemerintah pun perlu menanggung stimulus kepada 73,5 juta pekerja di Jawa. Perhitungan berdasarkan UMP di berbagai provinsi di Pulau Jawa, pemerintah harus memberikan stimulus sekitar Rp 300 triliun, tujuannya agar perusahaan mau merumahkan karyawannya.
“Dana Rp 300 triliun bisa dikumpulkan dengan mengalihkan beberapa mata anggaran di APBN dan mungkin tidak sebesar itu. Saya kira dalam situasi keprihatinan seperti ini, akan banyak sektor swasta yang mau ikut membantu dengan tetap memberikan gaji kepada karyawannya selama lockdown,” ujarnya.*
