Hidayatullah.com- Partai Keadilan Sejahtera kembali menegaskan bahwa penjajahan Zionis Israel terhadap setiap jengkal tanah Palestina harus dihentikan.
“Rencana Israel aneksasi wilayah Tepi Barat ini jelas terindikasi bagian dari upaya lanjutan dari agenda ‘Deal Of The Century’ yang di awal tahun 2020 disepekati secara sepihak oleh Israel dan AS tanpa melibatkan Palestina,” ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta kepada hidayatullah.com dalam pernyataan tertulisnya, Senin (15/06/2020).
Saat itu, kata Sukamta, AS mengisyaratkan lampu hijau kepada Israel untuk mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat. Jika ini dibiarkan menurut perkiraan para pejabat Palestina, akan hilang 30 persen hingga 40 persen wilayah Tepi Barat, termasuk semua Yerusalem Timur.
“Ini jelas langkah penjajahan yang nyata yang harus dihentikan oleh dunia,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Sukamta mengecam keras penjajahan tersebut tersebut, termasuk rencana “aneksasi” Tepi Barat yang disetujui bersama antara Netanyahu dari Partai Likud dan rekan koalisinya Benny Gantz dari Partai Biru dan Putih.
Baca Juga
Ia menyebut rencana Zionis Israel ini sangat berbahaya dan dapat merusak berbagai upaya menghadirkan solusi atas penjajahan Palestina terhadap Israel.
Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini mengharapkan pemerintah menggunakan posisi Indonesia yang saat ini menjadi anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB, untuk mengusulkan resolusi penolakan rencana pencaplokan Tepi Barat Palestina oleh Israel.
“Intinya segala daya upaya perlu kita lakukan untuk menolak setiap upaya penjajahan. Masyarakat Indonesia kita harapkan juga ikut aktif meramaikan penolakan rencana aneksasi melalui saluran media sosial. Kami dengar Netanyahu akan memajukan rencana aneksasi mulai 1 Juli. Untuk hadapi rencana gila ini masyarakat dunia harus bersatu,” ujarnya.
Politisi asal DIY ini pun memuji respons Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang dinilai cepat yang mengirim surat ke 30 negara sahabat serta ajakan yang disampaikan kepada negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI secara virtual, Rabu malam (10/06/2020) untuk bersama-sama menolak pencaplokan yang disebut aneksasi itu.
PKS berharap Pemerintah RI melalui Kemlu terus menggalang dukungan secara lebih luas, tidak cuma terbatas negara sahabat dan OKI tetapi juga bisa mengajak negara-negara Eropa.
“Kita paham banyak negara saat ini sedang sibuk hadapi pandemi Covid-19. Namun demikian rencana aneksasi ini jauh lebih bahaya dari pandemi virus, ini kejahatan kemanusiaan yang sangat berat,” ujar Sukamta.*
