Hidayatullah.com–Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, M. Azis Syamsuddin memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). RUU Cilaka dibahas secara mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada.
Menurutnya, DPR RI bersama dengan Pemerintah dalam hal ini, terus melanjutkan pembahasan RUU Cilaka ini. “Dalam kesempatan yang berbahagia ini pimpinan dan jajaran MUI kami terima di DPR, berkaitan dengan masukan RUU Cipta Kerja, RUU BPIP. RUU ini kita bahas dengan melibatkan seluruhnya, seperti saat ini Majelis Ulama Indonesia juga kita minta masukannya,” kata Aziz Syamsuddin usai menerima delegasi MUI, Muhyiddin Junaidi di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (12/08/2020).
Menurutnya, masukan itu berkaitan dengan penekanan terhadap riset dan inovasi yang harus dikuatkan. Termasuk soal tenaga kerja dan sertifikasi halal, lanjut Aziz. Dalam kesempatan itu, Azis mengatakan bahwa semua RUU yang akan dibahas sudah tersedia di website resmi DPR dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk MUI untuk dijadikan bahan.
“Masukan-masukan ini kami terima. Dan ini sudah menjadi pembahasan, tinggal nanti dilihat di website oleh seluruh jajaran MUI untuk menjadi bahan,”ujarnya.
Aziz menegaskan, pihaknya akan sangat menerima masukan MUI dan akan meneruskan di Badan Legislasi DPR. Pada pertemuan itu DPR dan MUI, juga membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Yang belakangan ini berubah nama menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Tak hanya RUU CILAKA saja tetapi RUU HIP ini kita minta masukannya apalagi rencananya akan diubah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” ungkap Aziz.
Sementra itu, Wakil Metua Umum MUI, kiai Muhyiddin Junaidi memastikan pihaknya akan mengawal pembahasan RUU CILAKA dan RUU BPIP. MUI sebagai bagian dari elemen anak bangsa yang menginginkan negara ini maju, sukses dan jaya dan atas izin Allah menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara industri lainnya.
Alasan itu kemudian, sambung kiai Muhyiddin, pihaknya sangat berharap agar masukan-masukan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan DPR RI dalam merumuskan RUU tersebut karena tujuan MUI adalah maju bersama-sama mengawal bangsa dan negara ini.
“Sebagai bukti bahwa MUI memiliki sense of crisis, sense of belonging dan sense of responsibility,” kata Muhyiddin.
Muhyiddin berharap MUI bisa terus memantau perkembangan pembahasan RUU tersebut di DPR. “Apabila memang nanti ada hal hal yang mungkin merugikan rakyat dan menganggu kedaulatan negara, maka kami tidak segan-segan untuk memberikan masukan dan peringatan kepada mereka, mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita sekalian,” pesannya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, M Nurdin dan Anggota Baleg DPR RI, John Kennedy Azis.*
