Hidayatullah.com– Cara komunikasi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dinilai oleh anggota Komisi I DPR RI Sukamta menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin Covid-19. Sukamta pun menyayangkan langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan.
“Pemerintah saat lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 juga menunggu izin edar BPOM. Namun demikian hasil uji klinis belum keluar pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari China dan bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah. Ini kan tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di awal. Saya kira ini bukan lagi misinformasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen,” ujar Sukamta kepada hidayatullah.com pada Kamis (07/01/2021) dalam keterangannya.
Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap pemerintah perlu segera memperbaiki kebijakan penanganan pandemi yang simpang siur juga memperkuat upaya sosialiasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar untuk melakukan hal tersebut secara masif dan sistemik.
Ia meminta pemerintah untuk segera mengatasi disinformasi soal vaksin yang banyak beredar di tengah masyarakat. Hal ini menurutnya akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan Covid-19 yang sedang dilakukan.
“Sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih tatih dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan Covid. Alhasil, masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit diantara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks. Termasuk soal rencana vaksinasi Covid, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya. Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan,” ujarnya.
Baca Juga
Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, Sukamta melihat ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penangangan Covid-19.
“Maksimalkan Kemkominfo untuk berkomunikasi dengan rakyat. Pemerintah perlu segera ajak koordinasi semua kanal informasi baik media eletronik, media cetak, media online. Tambah frekuensi komunikasi, perbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi. Gunakan semua influencer dengan berbagai latar belakang. Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal Covid. Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi,” sarannya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, hingga saat ini Indonesia telah memesan kurang lebih sebanyak 329,5 juta dosis vaksin yang belum termasuk komitmen opsi penambahan pesanan. Untuk memastikan resiliensi atau keterjaminan tersedianya vaksin, pemerintah akan mendatangkan ratusan juta dosis vaksin tersebut dari setidaknya lima sumber.
“Dari Sinovac itu 3 juta plus 122,5 juta. Dari Novavax itu 50 juta, dari COVAX/GAVI itu 54 juta, dari AstraZeneca 50 juta, dan dari Pfizer 50 juta vaksin. Artinya jumlah total yang telah firm order itu 329,5 juta vaksin. Hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan,” tutur Presiden dalam rapat terbatas mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (06/01/2021).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, hingga Ahad malam (03/01/2021), sebanyak 1,2 juta vaksin telah mulai didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pihaknya akan menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memulai vaksinasi yang pada tahap awal diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.
“Di ratas tadi Bapak Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan? Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari teman-teman untuk bisa melakukan ini,” sebut Menkes.
Sedangkan pada Kamis (07/01/2021), Presiden Jokowi menyatakan bahwa penggunaan vaksin Covid-19 masih menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM dan kajian halal dari MUI.
“Vaksinnya sudah ada, dan sudah mulai didistribusikan ke daerah-daerah. Tapi kita masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia,” sebut Jokowi lewat akun Instagram resminya.
Kata Presiden, apabila prosedur itu sudah dilewati, pemerintah akan menggelar vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa tahap.*
