Rencana Kenaikan PPN oleh Pemerintah, Wakil Ketua MPR: Tidak Mencerminkan Keberpihakan Terhadap Rakyat

Hidayatullah.com–Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk meninjau kembali rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasalnya, kenaikan PPN ini dinilai tidak mencerminkan keberpihakan Pemerintah kepada rakyat, khususnya di masa Pandemi Covid-19.

Politisi Demokrat ini menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. “Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat,” ungkap Syarief Hasan dalam rilisnya, Kamis (10/06/2021).

Memang, berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencananya, Menteri Keuangan RI akan menaikkan tarif PPN dari awalnya 10% menjadi 12%.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, kenaikan tarif PPN ini berdampak pada kenaikan pada harga barang-barang dari tarif awal. “Kenaikan tarif PPN ini akan menimbulkan effect price inflation atau kenaikan harga-harga barang, khususnya sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” ungkap Syarief Hasan.

Selain itu, Syarief mengungkapkan kenaikan harga barang-barang ini akan kembali berefek pada penurunan daya beli masyarakat. “Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya,” ungkapnya.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Vaksin Anak 6-11 Tahun, Netty: Pastikan Vaksinasi Berjalan Sesuai Prosedur dan Aman

Kapolres Sebut 1.900 Personel Jaga Tabligh Akbar Garut

“Aksi Bela Al-Aqsha”, Umat Islam Bandung Ajak Dunia Bebaskan Palestina

Soal Eks ISIS, GP Ansor Kritik Pemerintah Pakai Data CIA

Gereja Dirobohkan, Pengurus Lapor Komnas HAM

Terlebih menurut Syarief kebijakan ini jakan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional. “Tentu, akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. Covid-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN ini,” terangnya.

Terakhir, Syarief mempertegas agar Pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini. “Pemerintah harus mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN, juga melakukan penundanaan kenaikan, bahkan seharusnya menurunkan PPN hingga ekonomi kembali pulih,” pungkasnya.*