Hidayatullah.com — Netty Prasetiyani Aher, anggota Komisi IX DPR RI, mempersoalkan masuknya WN China ke Indonesia di tengah PPKM Darurat Jawa Bali. Hal tersebut, menurutnya, akan menimbulkan pertanyaan publik terkait perlakuan istimewa WN China.
“Ini akan menimbulkan pertanyaan publik, kenapa WN China diistimewakan dalam PPKM Darurat. Apakah dengan dalih proyek strategis nasional maka hal ini dibiarkan terjadi?”, ujarnya pada Senin (05/07/2021).
Ia menilai PPKM Darurat tidak menjamin dapat menghentikan penyebaran Covid-19, apalagi jika penerapannya setengah-setengah.
“Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan. Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lip service dalam kebijakan pengendalian COVID-19. Kita khawatir PPKM Darurat bisa jadi tidak efektif,” ungkapnya.
PPKM akan efektif bila kebijakan penanganan Covid-19 yang menghasilkan penurunan jumlah infeksi bisa konsisten.
“Pemerintah harus konsisten, jika ada kebijakan pengetatan maka pemberlakuannya harus diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada warga maupun pendatang, di kawasan yang terkena aturan maupun tidak,” lanjutnya Netty.
Mengutip IDI, kata Netty, lonjakan kasus di Indonesia salah satunya diakibatkan adanya virus varian baru dengan daya sebar lebih kuat yang berasal dari luar negeri.
Ia mengingatkan bahwa virus Covid-19 tidak cukup dilawan dengan sekedar hasil negatif test PCR atau menunjukkan sertifikasi vaksin. Harusnya dilakukan tes di setiap pintu masuk negara, karena tidak ada jaminan selama perjalanan tidak terjadi penularan.
Untuk itu, sarannya, sebaiknya pintu masuk TKA ke Indonesia ditutup terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran virus varian baru.
Taiwan dan Hong Kong menetapkan Indonesia sebagai negara berstatus risiko tinggi penularan Covid-19, seperti India. Jepang dan Arab Saudi pun diketahui melakukan pengetatan izin masuk bagi pendatang dari Indonesia.
“Demi keselematan rakyat dan martabat bangsa, pemerintah seharusnya melakukan hal yang sama terhadap pendatang yang berasal dari negara beresiko dan endemik varian baru Covid-19,” tutup politisi PKS itu.*