Hidayatullah.com- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, pihaknya menolak rencana Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk rokok dan produk-produk hasil tembakau lainnya.
“Saat ini Direktorat Standar Agro, Kimia, Kesehatan, Halal Badan Standardisasi Nasional (BSN), sedang menggodog SNI untuk produk tembakau, seperti rokok, vape, dll. SNI tersebut dibuat alasannya untuk memberikan aspek perlindungan pada konsumen. Terhadap hal tersebut, YLKI menolak keras adanya SNI produk hasil tembakau yang dibuat oleh BSN tersebut,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi pada Senin (06/09/2021) lewat keterangannya.
Adapun pertimbangan penolakan SNI rokok dan produk-produk hasil tembakau, jelas YLKI, yaitu, produk hasil tembakau (rokok) adalah produk substandar, dari sisi apapun apalagi dari sisi kesehatan. “Sehingga tidak pantas dan tidak logis jika dibuatkan SNI,” imbuhnya.
Apalagi, tambahnya, jika alasannya untuk melindungi konsumen. Instrumen kebijakan untuk melindungi konsumen dari bahaya produk hasil tembakau adalah: peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, melarang iklan dan promosi rokok, menaikkan cukai dan harga rokok, kawasan tanpa rokok, dan melarang penjualan pada anak anak dan remaja. “Instrumen kebijakan ini yang sudah dijamin oleh regulasi di Indonesia, seperti UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, dan sudah menjadi menjadi standar internasional (via FCTC),” imbuhnya.
Dengan demikian, lanjut YLKI, pembuatan SNI untuk produk tembakau adalah anti regulasi, khususnya bertentangan dengan UU tentang Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen, dan berlawanan dengan bench marking internasional. “Pembuatan SNI produk hasil tembakau akan menjadi bahan tertawaan internasional,” ujarnya.
Baca Juga
Oleh karena itu, YLKI mendesak BSN untuk segera membatalkan proses penggodokan SNI untuk produk hasil tembakau tersebut, sebab katanya merupakan kebijakan yang sesat pikir, absurd, dan tidak masuk akal. YLKI juga mendesak Kemenkes untuk menolak rencana tersebut.
“Terakhir, jika pemerintah memang bermaksud ingin melindungi konsumen dari bahaya produk tembakau, caranya bukan membuat SNI, tetapi: naikkan cukai rokok, larang iklan dan prmosi rokok, perbesar peringatan kesehatan pada bungkus rokok, dan larang penjualan rokok pada anak anak dan remaja,” ujarnya menyarankan.
Untuk mewujudkan hal itu, segera laksanakan amandemen PP No. 109/2021 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan, pungkasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
