Hidayatullah.com– Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Sholahuddin Al Aiyub mengungkapkan, pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dibangun antara lain terkait motif ekonomi atau investasi.
Hal itu ia sampaikan pada suatu kesempatan menyinggung kehadiran Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja –sebelumnya Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).
RUU Ciptaker yang berkaitan dengan UU JPH disebutkan ternyata bukan tanpa sebab berarti.
Beberapa kalangan selama ini menilai proses sertifikasi halal, termasuk penetapan fatwa di dalamnya, menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal yang banyak berkembang menjadi isu di masyarakat berkaitan dengan kurun waktu proses dan biaya sertifikasi halal.
KH Sholahuddin menegaskan fatwa tidak menghambat ekonomi, bahkan sebaliknya. MUI selalu melakukan inovasi hukum Islam untuk mempermudah dan memfasilitasi pelaku industri tanpa melanggar prinsip-prinsip kehalalan dan kesyariahan.
Baca: Gubernur Babel Dukung Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI Saja
Dengan adanya fatwa halal MUI, jelasnya, justru dapat memperluas segmen market. Apalagi permintaan konsumen atas produk halal terus meningkat dari waktu ke waktu. Seharusnya, pasar dapat mengikuti selera konsumen Muslim, yang juga mendominasi penduduk Indonesia.
KH Sholahuddin mengingatkan bahwa motif ekonomi yang diusung pada RUU Ciptaker janganlah menafikan ajaran-ajaran agama khususnya Islam.
“Jangan sampai, karena berfokus pada motif ekonomi, kemudian mengabaikan substansi ajaran agama,” kata KH Sholahuddin dikutip website resmi LPPOM MUI, Selasa (03/03/2020).
LPPOM MUI sangat mendukung peningkatan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya LPPOM MUI dalam meraih standar UAE 2055:2-2016 dari Emirates Emirate Authority for Standardization and Metrology (ESMA), sehingga sertifikat halal MUI dapat diterima negara-negara Uni Emirat Arab.
Selain itu, LPPOM MUI telah mempunyai lima kantor representatif di luar negeri. Yaitu di China, Korea Selatan, Taiwan, dan Mexico. Secara global pula, LPPOM MUI dan 55 Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) lainnya tergabung dalam World Halal Food Council (WHFC).
Sedangkan standar halal yang diadopsi oleh anggota WHFC adalah HAS 23000 yang telah menjadi standar utama dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia selama puluhan tahun.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
