Hidayatullah.com– Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut, ada institusi di luar militer yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5.000 senjata ilegal.
Hal tersebut diutarakan Jenderal Gatot pada saat acara silaturahim TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/09/2017).
Oleh karena itu, bahwa untuk memenuhi hak publik untuk tahu (rights to know) tentang informasi yang sebenarnya, Komisioner Komnas HAM RI, Maneger Nasution, mengatakan, sebaiknya Panglima TNI segera menjelaskan ke publik secara terang benderang, siapa pun pelaku dan aktor intelektual di balik peristiwa itu.
“Bahwa sekira hal itu benar adanya, seluruh matra TNI dan Polri harus kompak. Jangan beri ruang bagi siapa pun untuk mengadudomba antar matra TNI dan Polri,” ujar Maneger dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com, malam ini, Ahad (24/09/2017).
Kalau pelaku dan aktor intelektualnya dari luar negeri, Presiden Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi harus mengambil langkah diplomatik yang keras, tambanya.
“Jika pelaku dan aktor intelektualnya dari dalam negeri, Polri harus mengusut tuntas kasus itu secara profesional dan mandiri. Siapa pun pelaku dan aktor intelektualnya laik dikenakan pemidanaan dengan pemberatan,” tegas Maneger.
Bahwa berkaitan dengan pencatutan nama Presiden dalam kasus tersebut, sebaiknya pihak kepresidenan segera memberi klarifikasi ke publik tentang hal ihwal yang sesungguhnya. “Sehingga publik mendapat infornasi yang memadai,” imbuhnya.
Bahwa informasi soal senjata ilegal tersebut, bagi sebagian publik telah menimbulkan syiar ketakutan publik, kata dia. Publik harus diberi ketenangan dan kepastian bahwa, tidak benar suasana sekarang bernuansa seperti cuaca 1965.
“Bahwa publik jangan terprovokasi. Mari hadirkan kepercayaan bahwa TNI Kita mampu menjaga kedaulatan negara-bangsa. Dan, Polri Kita mampu menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan,” pungkasnya.
Ahad sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah pernyataan Panglima TNI Gatot bahwa ada impor 5.000 senjata ilegal.
Menurut Wiranto, yang ada adalah pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurutnya, ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu.
“(Senjata) itu untuk keperluan pendidikan intelijen,” ujar Wiranto dalam pernyataan resmi di kantornya, di Jakarta Pusat.*
