Hidayatullah.com–Pada peringatan Hari Anak Sedunia, LSM internasional Save the Children merilis sebuah pernyataan yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut terhadap anak-anak Palestina di wilayah yang diduduki oleh Israel. Demikian laporan Al-Bawaba, Selasa (21/11/2017).
Jennifer Moorehead, direktur Save the Children di wilayah Palestina yang diduduki menyerukan perlindungan yang lebih besar terhadap sekolah dan hak anak atas pendidikan, dengan mengatakan bahwa “hak anak-anak yang paling mendasar untuk memperoleh pendidikan sedang terkikis” di wilayah tersebut.
Moorehead menyoroti kasus 55 sekolah Palestina di Area C (lebih dari 60 persen di Tepi Barat yang berada di bawah kendali penuh warga sipil dan pihak keamanan Israel) yang berada di bawah ancaman pembongkaran pasukan Israel.
“Jarak, jalan berisiko, kehadiran pemukim atau pos pemeriksaan militer merupakan tantangan yang tak dapat diatasi bagi banyak anak untuk mencapai sekolah terdekat,” kata Moorhead.
Baca: Larang Peredaran Buku, Israel Hambat Pendidikan Anak-Anak Palestina
“Tantangan di sektor pendidikan mencerminkan meningkatnya risiko perlindungan yang kita lihat di wilayah Palestina yang dijajah,” katanya.
Baca Juga
“Pembongkaran sekolah, ancaman kekerasan dan pelecehan, kehadiran militer di dalam dan sekitar sekolah dan kurangnya sumber daya yang memadai semuanya merongrong hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan,” tambahnya.
“Anak-anak ini ditolak oleh masa depan di daerah dimana tingkat pengangguran meningkat di antara yang tertinggi di dunia dan pembatasan pergerakan menyulitkan untuk mencapai sekolah atau universitas, atau untuk mengakses layanan kesehatan yang vital.”
Baca: 400 Anak Palestina di Bawah Umur Ditahan di Penjara Israel
Save the Children meminta dengan serius para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan untuk melindungi hak anak-anak yang “tidak dapat dicabut” untuk mendapatkan akses yang aman terhadap pendidikan berkualitas dan untuk menjamin perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak di wilayah konflik.
“Kami meminta dengan serius mereka yang bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak anak-anak di wilayah yang diduduki dan pemimpin dunia untuk menangani risiko perlindungan anak di sektor pendidikan; untuk mendukung dan menyetujui Deklarasi Sekolah Aman dan Pedoman yang terkait untuk Perlindungan Sekolah dan Universitas dari Penggunaan Militer; dan untuk mengambil langkah konkret dan langsung menuju demiliterisasi area sekolah.” Demikian penutup pernyataan tersebut.*/Abd Mustofa
