Hidayatullah.com–Puluhan wartawan Palestina berkumpul untuk mengadakan demonstrasi di luar kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Gaza, untuk memprotes tindakan perusahaan raksasa, Facebook membatasi rekening rakyat dan menutup ratusan akun aktivis.
Puluhan pemrotes membawa spanduk Facebook untuk menangkap kejahatan Israel dan ‘Facebook yang mendukung pendudukan Israel’.
Berbicara dalam sebuah demonstrasi yang diselenggarakan oleh Press Supporting Committee (Komite Dukungan Wartawan), sebuah LSM Palestina, kemarin, aktivis juru bicara LSM Palestina Salama Maarouf menggambarkan platform media sosial populer telah melanggar kebebasan berpendapat dan berbicara.
“Facebook memblokir sekitar 200 rekening Palestina tahun lalu – dan 100 lainnya sejak awal 2018 – karena alasan yang salah,” katanya dikutip Aljazeera.
Bahkan akhir 2016, Facebook telah menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Kehakiman Israel, untuk memantau isi rekening Palestina.
Pada bulan Maret tahun lalu, Facebook secara tak terduga menutup halaman Facebook Fatah, partai yang mengendalikan Otoritas Palestina (PA), setelah mempublikasikan foto lama Yasser Arafat yang memegang pistol.
Baca: Aktivis Gaza Demo Facebook yang Hapus Sejumlah Akun Palestina
Sebuah halaman satire politik, Mish Eek, yang kritis terhadap Israel dan PA, telah ditutup dan dibuka kembali beberapa kali.
Platform media sosial tidak menolak konten karena alasan politis secara terang-terangan, namun mereka menolak apa yang mereka anggap ‘ucapan kebencian’ atau memicu kekerasan, dan bentuk penyalahgunaan online lainnya yang dilaporkan orang kepada administrator. Namun wartawan dan aktivis Palestina mengatakan ada standar ganda mengenai penegakan kebijakan platform tersebut.
Baca: Israel Desak Larang Aktifitas Anti-Pendudukan di Facebook
Wartawan dan aktivis Palestina telah menciptakan kelompok pengawas media sosial mereka yang disebut Sada Social. Sada Social diluncurkan pada September 2017 oleh tiga wartawan Palestina, dengan tujuan untuk mendokumentasikan ‘pelanggaran terhadap konten Palestina’ di jejaring sosial seperti Facebook dan YouTube, dan untuk bekerja sama dengan eksekutif mereka untuk memulihkan beberapa halaman dan akun yang telah ditutup.
Iyad Alrefaie, salah satu pendiri Sada Social, awal tahun ini mengatakan bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara orang-orang Palestina dan penjajah Israel.
3 Januari 2017, Zionis Israel menyiapkan rancangan undang-undang berisi kewenangan bagi pengadilan menutup atau menghapus isi media sosial yang dianggap ‘menghasut’. Televisi Channel 7 Israel menyatakan, jika RUU ini lolos menjadi undang-undang, pengadilan Israel memiliki kewenangan menutup situs website yang dianggap menentang Israel dan menutup akun Facebook atau Twitter yang dianggap mengundang kekerasan dan provokatif.
Januari 2017, sebuah situs berita Amerika Serikat The Intercept mengungkap bahwa Facebook mengakui telah memenuhi permintaan pemerintah AS dan ‘Israel’ untuk menutup banyak laman dan akun-akun yang milik aktivis Palestina atau musuh AS di seluruh dunia.
Facebook mengaku tidak mampu menolak perintah otoritas penjajah Zionis berkaitan dengan aktivis Palestina. Termasuk permintaan pemerintah AS menutup akun-akun yang dianggap sebagai musuh Amerika. Contohnya, akun pribadi milik Presiden Republik Chechnya Ramzan Kadyrov.
Sebaliknya, Salama menunjukkan sekitar 20 persen dari akun Facebook Israel justru secara terbuka menghasut kekerasan terhadap orang-orang Palestina, tanpa menghadapi ancaman penutupan.*
