Hidayatullah.com—Meski telah melanggar hukum internasional dan telah membantai relawan, PM Israel Benyamin Netanyahu membenarkan tidak melihat adanya pelanggaran hukum dalam serangan terhadap kapal Mavi Marmara, Mei lalu.
Di hadapan Komisi Penyelidikan, ia mengaku memerintahkan militer untuk menghindari jatuhnya korban.
Nentanyahu, seperti yang telah diduga sebelumnya, membela serangan berdarah terhadap konvoi kapal bantuan Mavi Marmara, 31 Mei lalu. Hal tersebut dikemukakannya selama proses pemeriksaan oleh Komisi Penyelidikan di Yerusalem.
Netanyahu mengatakan, ketika hendak dihentikan, konvoi kapal berupaya menembus blokade laut menuju Jalur Gaza. Penyerbuan dengan menggunakan helikopter dan perahu karet merupakan jalan terakhir, demikian katanya. Sebelumnya upaya diplomatis untuk menggerakkan konvoi kapal agar memutar arah, menemui jalan buntu.
“Bukan kapal perdamaian, melainkan kapal kebencian,” ujarnya.
Baca Juga
“Angkatan Laut kita tidak memiliki pilihan lain selain menyerbu kapal tersebut. Di lima kapal yang lain tidak terdapat aksi perlawanan. Hanya di atas kapal terbesar saja situasinya berbeda. Itu bukan kapal perdamaian, melainkan kapal kebencian. Mereka bukan pasifis, bukan pula aktifis perdamaian, melainkan pendukung fanatik gerakan terorisme,” katanya dalam pernyataan pembuka yang berlangsung selama setengah jam tersebut.
Citra lebih penting
Pemerintah juga sempat mempertimbangkan dampak negatif terhadap citra Israel di mata dunia internasional. Netanyahu juga mengatakan, pertemuan tersebut tidak membahas secara rinci langkah yang harus diambil militer.
“Orang-orang yang saat ini mengaku tidak berwenang dalam hal militer, justru nantinya akan memutuskan apa yang terjadi dengan Iran dan apa yang harus dilakukan menanggapi ancaman Hamas dari Jalur Gaza,” kata Moshe Negbi, komentator di sebuah radio Israel menanggapi kesaksian Netanyahu.
Media-media Israel sebelumnya menulis, selama proses tanya-jawab Netanyahu seringkali memberi kesaksian samar atau meminta Komisi menunggu hingga pemeriksaan tertutup.
Ia juga mengatakan, semua operasi berada di bawah kendali Menteri Pertahanan Ehud Barak. Barak dan Kepala Staf Militer, Gabi Ashkenasi akan diperiksa oleh Komisi Turkel dalam waktu dekat.
Juni lalu, penyidik utama aksi militer Israel terhadap konvoi kapal bantuan untuk jalur Gaza dimulai. Komisi yang juga beranggotakan dua warga Israel lain, dipantau oleh dua warga asing.
Sebelum ini, Israel menolak adanya penyidikan internasional yang independen terhadap aksi militer yang menewaskan 9 aktivis internasional akhir Mei lalu.
Sebagaimana diketahui, Zionis-Israel membentuk sendiri tim penyelidik musibah kapal Mavi Marmara. Tim yang mendapatkan persetujuan dari kabinet, menempatkan PM Benyamin Netanyahu menjadi pemimpin investigasi. Selain itu ada anggota lain; Jaakov Turkel, mantan Ketua Mahkamah Agung Israel. Shabtai Rosenne, Amos Horev, serta dua pengamat asing yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, William David Trimble dan Kenneth Watkin. [ddwd/hid/hidayatullah.com]
