Hidayatullah.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merilis daftar 112 perusahaan internasional yang ditemukan terlibat dalam kegiatan di permukiman ‘Israel’, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Langkah ini dirayakan oleh Palestina, tetapi dikritik dan dituduh sebagai ‘tindakan memalukan’ oleh ‘Israel’ karena khawatir daftar itu dapat memicu boikot terhadap perusahaan yang terkait dengan pemukiman haram.
Laporan PBB tersebut mengikuti resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2016 yang menyerukan ‘database untuk semua bisnis yang terlibat dalam kegiatan spesifik terkait dengan pemukiman ‘Israel’ di wilayah Palestina’, kutip AFP.
Di antara ‘raksasa’ internasional yang termasuk dalam daftar adalah Airbnb, Alstom, Booking.com, dan Motorola Solutions.
Kantor hak asasi manusia PBB berpendapat bahwa daftar perusahaan dalam database adalah ‘tidak, dan tidak berarti, proses peradilan atau kuasi-peradilan’.
Baca Juga
Pemimpin hak asasi manusia Michelle Bachelet mengatakan dia tahu masalah ini akan terus menjadi perdebatan sengit, tetapi penelitian dalam daftar itu telah melalui proses penyaringan yang ketat dan terperinci.
Dia mengatakan laporan itu ‘mencerminkan keseriusan dari mandat yang begitu kompleks dan pertama kali’.
Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu menolak laporan itu.
“Siapa pun yang memboikot kami akan diboikot,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.
Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina (OP) Riyad al-Malki menggambarkan publikasi tersebut sebagai ‘keberhasilan upaya hukum diplomatik dan internasional’.
Sekitar 600.000 orang Yahudi tinggal di sekitar 140 permukiman yang dibangun sejak pendudukan ‘Israel’ di Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967. Permukiman tersebut secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional, meskipun ‘Israel’ selalu membantah ini.
Palestina telah lama menyerukan agar pemindahan permukiman, dengan alasan bahwa kehadiran mereka di tanah yang mereka klaim sebagai negara Palestina merdeka di masa depan membuat hampir tidak mungkin menjadikan negara seperti itu menjadi kenyataan.*
