Hidayatullah.com — Koordinator khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah mengatakan pada Kamis (22/04/2021) bahwa pemilihan umum (pemilu) Palestina mendatang adalah langkah kritis. Pemilu pertama dalam 15 tahun tersebut, ungkapnya, sangat penting untuk legitimasi lembaga-lembaga Palestina dan upaya untuk mencapai persatuan di antara kelompok-kelompoknya, lapor Anadolu Agency.
Tor Wennesland mengatakan pemilu adalah “langkah kritis” untuk memenuhi tujuan ganda, menyerukan kepada semua pihak untuk “menyediakan, dan melindungi, hak-hak warga Palestina di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza untuk berpartisipasi secara kredibel dan inklusif dalam Pemilu Palestina.”
“Secara khusus, saya mendesak semua pihak untuk tidak melakukan penangkapan, penahanan atau interogasi berdasarkan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat,” katanya. “Harapan diadakannya pemilu di Palestina tinggi.”
Wennesland menunjuk pada satu insiden di Yerusalem Timur yang diduduki pada 6 April di mana pasukan keamanan ‘Israel’ menutup pertemuan politik di Ambassador Hotel, memanggil manajernya dan direktur kantor Fatah di Yerusalem untuk diinterogasi. Pemerintah Zionis melarang Otoritas Palestina melakukan aktivitas apa pun di sana.
Warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur mengambil bagian dalam pemilihan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 1996, 2005 dan 2006. Mereka memberikan suara di enam pusat pos Israel yang didirikan di kota tersebut. Suara tersebut kemudian dikirim melalui surat ke Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina.
Baca Juga
Menjelang pemilu tahun ini, negara penjajah ‘Israel’ sejauh ini mengabaikan permintaan dari pejabat Palestina yang dibuat lebih dari dua bulan lalu untuk mengizinkan pemilu di antara warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur.
Serangan 6 April hanyalah salah satu dari beberapa insiden menjelang pemungutan suara, Riyad Mansour, utusan PBB untuk Palestina mengatakan, mendesak dewan untuk membantu “dalam mencegah tindakan Israel yang mungkin menghalangi pemilihan ini, terutama di Yerusalem Timur yang diduduki.”
“Kami telah menyaksikan dalam beberapa hari ini saja penangkapan beberapa calon, dan menghalangi atau membubarkan pertemuan partai dan masyarakat sipil seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Wennesland,” katanya. “Tindakan yang melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab harus segera dihentikan.”
Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman ‘Israel’ di sana ilegal. Palestina mencari Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka sementara ‘Israel’ mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tidak terbagi.
Palestina akan memilih legislatif baru pada 22 Mei dan presiden pada 31 Juli setelah jeda 15 tahun.
“Persaingan sukses pemilu Palestina inklusif merupakan langkah kritis menuju pembaruan legitimasi demokrasi dari pemerintah Palestina,” kata Wennesland.
“Pemilu ini juga harus membuka jalan untuk menyatukan Gaza dan Tepi Barat di bawah satu otoritas nasional yang sah, yang akan menjadi langkah penting menuju rekonsiliasi dan dapat memajukan perdamaian Timur Tengah,” tambahnya.
Beralih ke peningkatan mengkhawatirkan dalam kasus virus corona di Jalur Gaza, pejabat senior urusan kemanusiaan PBB Rein Paulsen mengatakan daerah kantong tersebut telah mengalami lonjakan 150% dalam kasus pada bulan April dengan 187 kematian telah dilaporkan, dibandingkan dengan 61 pada bulan Maret.
Gaza, dengan populasi yang sangat padat, sekarang merupakan 66% dari semua kasus di wilayah Palestina sementara hanya mewakili 30% dari warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan, kata Paulsen.
“Karena lonjakan baru-baru ini, ada kekurangan kritis untuk pengujian laboratorium, perlindungan infeksi dan persediaan pengendalian, serta obat-obatan dan bahan sekali pakai manajemen kasus,” ia memperingatkan.*
