Hidayatullah.com | REZIM sekarang menunjukkan tanda-tanda kediktaroan. Siapa yang mengkiritik rezim akan dibungkam. Seperti kasus yang menimpa Farid Gaban, wartawan senior. Menurut Din Syamsuddin, hal itu justru menunjukkan anti demokrasi.
“Masak mengkritik pejabat negara dianggap mencemarkan nama baik. Pejabat itu subjek untuk dikoreksi dan diawasi. Kalau nggak mau, yaa jangan menjadi pejabat publik,” tegasnya mengimbau.
Pelopor Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) ini mengatakan, rezim yang seperti itu tidak bisa dibiarkan karena bisa menciptakan kediktatoran. “Tapi saya yakin, di masa sekarang kediktatoran seperti itu tidak akan bisa berkembang karena kebenaran akan tetap tegak.”
Din memaklumi, persoalan itu terjadi karena produk dari hasil sistem yang keliru. “Meski di DPR ada kekuatan, sementara kita tahu bagaimana proses keterpilihan itu. Ini yang mungkin bisa dipandang sebagai lingkaran setan. Kalau sudah seperti itu untuk mengubahnya tidak mudah. Seperti ayam dan telur.”
Lantas, apa yang harus kita lakukan?
Baca Juga
Tidak boleh kehilangan asa, harapan. Terus menerus melakukan langkah-langkah. Saya pribadi sebagai Muslim meniatkannya sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar. Ya memang agak capek, tetapi jangan merasa capek.
Saya berpegang bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka mari mengorganisasikan diri (baca: kebenaran). Memang ini tidak mudah.
Sikap saya loyal kritis. Loyal kepada bangsa serta negara. Termasuk kepada pemerintah yang sah; hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi. Tapi kita kritis sebagai warga negara, apalagi punya ilmu. Masak ilmu pengetahuan yang kita miliki tidak dijelmakan untuk tetap kritis terhadap keadaan, apalagi diberi amanat. Apa yang saya lakukan sebagai upaya loyal kritis serta amar ma’ruf nahi mungkar.
Anda pernah bilang presiden dalam cengkeraman oligarki dan kleptokrasi. Apa indikasinya?
Bisa dibuktikan. Ada pernyataan, tentu ada alasan. Tapi ini tidak untuk konsumsi publik. Bukan saya sendiri (yang mengatakan) tapi banyak orang. Bahkan ada yang lebih awal mengatakan itu. Coba istilah petugas partai, berarti ia sebagai petugas, maka ada yang menugasi. Dari situ sudah kentara.
Sebagai pengamat politik dan bidang saya juga ilmu politik, bisa lihat bagaimana pernyataan kebijakan presiden begini, lalu kebijakan menterinya begitu, dan bagaimana yang terjadi di lapangan?
Nggak usah jauh-jauh, baru-baru ini Presiden ingin menyongsong The New Normal, sedang Menkonya bilang itu belum menjadi keputusan. Hal-hal seperti itu kasat mata dan kentara. Tentu ada orang-orangnya yang bisa disebut tapi tidak perlu, kecuali kalau nanti memang diperlukan.
Kita memerlukan kaum terdidik dari bangsa ini, khususnya mahasiswa intelektual untuk menjadi orang yang menjalankan amanat dengan hati nurani. Ini bukan soal like and dislike. Saya menyebutnya sebagai kemungkaran yang terorganisir, sebab sudah masuk dalam struktur negara. Tolok ukurnya adalah konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila. Itu kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka, marilah kita tegakkan Pancasila dan konstitusi.
Untuk lepas dari oligarki dan kleptokrasi rasanya sulit, karena biaya pemilu kita sangatlah mahal. Siapapun yang terpilih akan tersandera kepentingan. Menurut Anda?
Harus ada perubahan dari atas. Pemimpin kita harus memiliki kearifan, kesadaran, kenegarawanan, dan bertolak pada komitmen dan visi terhadap negara Pancasila. Kalau dia (mau) melaksanakan, pasti bisa. Itu tanggungjawab kesejarahannya. Tetapi kalau membiarkan oligarki dan kleptokrasi merajalela, mohon maaf, dalam partai politik hampir tidak ada demokrasi. Indonesia itu mengalami kebangkrutan demokrasi. Bukan sekadar devisit demokrasi.
Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, harus ada kesadaran dari lingkungan partai politik itu sendiri, untuk mengamalkan demokrasi dalam dirinya. Kedua, Indonesia memerlukan perubahan dari dalam. Dari para pemangku amanat sendiri. Kalau tidak bisa berubah dari dalam, bahkan semakin melonjak, semena-mena, semakin menunjukkan kediktatorannya, maka perlu adanya perubahan dari luar. Namanya revolusi.
Tetapi saya tidak setuju, karena cost-nya mahal bagi Indonesia. Saya masih optimis dengan langkah-langkah konstitusional, tapi sangat tergantung kepada para pemegang amanat. Apakah mereka ingat atau tidak jika amanat itu dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawabannya? Apakah juga bersedia melakukan perubahan dengan satu kesadaran, keikhlasan, kejernihan pikiran dan hati demi bangsa dan negara? Namun kalau tidak, mereka memanipulasi. Lain laku dan ucapan, waduh…, di dalam al-Qur’an itu berarti satu kehinaan atau siksa besar dari Allah SWT.
Apa bahaya terbesar ketika oligarki dan kleptokrasi tidak segera diatasi?
Akan menjarah aset negara. Ketika kleptokrasi berselingkuh dengan oligarki dan punya kemudahan dalam pengambilan keputusan hal-hal strategis, yang sangat berorientasi pada kepentingan mereka, maka sumber daya alam Indonesia akan “terjarahkan”, bukan buat kepentingan rakyat. Maka, lingkaran setan ini harus segera kita putus mata rantainya.*
- Wawancara lengkap bisa dibaca di Majalah Suara Hidayatullah edisi Juli 2020
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
