Oleh: Musthafa Luthfi
SEBENTAR lagi, revolusi rakyat di sejumlah negara Arab yang dimulai dari Tunisia, di ujung utara benoa Afrika memasuki bulan ke delapan yang bertepatan pula dengan bulan suci Ramadhan. Meskipun demikian, kubu penggerak perubahan dari kaula muda terkesan masih belum memiliki proyeksi dan rambu-rambu yang jelas sehingga ibaratnya seperti kapal tanpa kompas sebagai penunjuk arah berlayar.
Desakan perubahan yang dimotori tokoh-tokoh muda itu intinya menuntut diterapkannya perinsip kebebasan, keadilan sosial dan pemulihan harga diri. Namun sejauh ini, yang nampak di permukaan semacam harapan belaka tanpa dibarengi perencanaan politis yang dapat mengubah harapan tersebut menjadi kenyataan atau dengan kata lain revolusi yang masih setengah matang.
Salah seorang akademisi dan penulis Mesir di Universitas Durham, Inggris, Khalil El-Anani menyebutkan bahwa para tokoh revolusi lebih menfokuskan pada masalah-masalah sekunder seperti peran masing-masing dalam pembentukan sistem politik pasca rejim. “Mereka tidak ada yang menfokuskan masalah primer yakni proyeksi kebangkitan dalam orde perubahan yang seharusnya sebagai target utama revolusi tersebut,“ paparnya dalam salah satu artikelnya di harian al-Watan, Rabu (20/7/2011).
Bisa jadi salah satu sebab belum adanya rancangan kebangkitan dimaksud adalah lemahnya dan rentannya perpecahan di kalangan tokoh-tokoh perubahan karena masih diwarnai persaingan kuat antara kubu Islamis di satu pihak dengan kubu liberal dan sekuler di pihak lain. Setelah kejatuhan rejim otokrasi di Tunisia dan Mesir misalnya, persaingan tersebut kembali muncul dan lebih meluas serta mereka kembali terlibat dalam polemik klise.
Yang lebih menyediahkan lagi, kembali kepada pendapat El-Anani, ada segelintir tokoh revolusi yang ingin menanggalkan budaya Arab dan Islam yang dianggap penyebab kemunduran dan kejumudan (stagnasi) lalu mengalihkan wajah mereka ke Barat yang dianggap simbol kebebasan dan demokrasi. “Mereka tidak mengerti bahwa Barat sendiri tidak menginginkan kemajuan di dunia Arab dengan banyak alasan, baik alasan politis, strategis maupun alasan psikologis dan budaya,“ paparnya.
Belum lagi bila melihat posisi rakyat terkait dengan tuntutan perubahan saat ini yang setidaknya dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah yang takut perubahan karena khawatir kondisi pasca perubahan lebih buruk dari status quo, sedangkan kedua adalah yang haus perubahan dan ketiga adalah pasif karena masih menunggu hasil yang bisa dirasakan dari perubahan tersebut.
Pembagian posisi rakyat tersebut logis, mengingat situasi di sejumlah negara Arab baik yang telah sukses melengserkan rejim maupun yang masih berjuang melengserkannya masih belum menunjukkan perubahan yang diharapkan. Situasi di Mesir misalnya, seperti baru kemarin saja melengserkan Hosni Mubarak dari kursi kekuasaannya karena masih butuh waktu panjang untuk mencapai target revolusi yang diinginkan rakyat.
“Dengan masih kita lihat pengunjukrasa di lapangan Tahrir Kairo maka dapat disimpulkan bahwa revolusi masih belum rampung dan masih kesulitan mencari jalan hingga tujuan tercapai. Situasi di Tunisia juga tidak jauh berbeda karena rakyat masih mencar-cari penyelesaian akhir yang masih belum nampak,“ komentar sejumlah pengamat Arab tentang tuntutan perubahan yang segera memasuki bulan kedelapan itu.
“Situasi di Libya sangat berbeda dari negara-negara Arab lainnya karena penyelesaian militer yang sulit menentukan menang kalah telah menjadi opsi. Sedangkan di Suriah memiliki kekhususan sendiri karena sebagai salah satu negara penentu di kawasan yang masih butuh pemimpin sekaliber Bashar Assad. Sementara di Yaman, masih sulit dimengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam,“ komentar Zahir Majid, seorang analis Arab.
Intinya, memasuki bulan kedelapan umur revolusi di sejumlah negara Arab itu, situasi masih belum menentu dan rambu-rambu arah perubahan yang diinginkan juga belum nampak jelas. Banyak pihak yang masih kesulitan memprediksikan ke arah mana perubahan tersebut akan berakhir sebab bangsa-bangsa Muslim di kawasan tentunya akan menolak bila perubahan tersebut hanya sebatas pergantian rejim.
Pengakuan kemerdekaan
Dalam kondisi seperti yang digambarkan di atas, otoritas Palestina melakukan usaha intensif mendapat pengakuan kemerdekaan dari anggota PBB pada bulan September mendatang setelah berbagai perundingan dengan negeri zionis Israel tak mencapai kesepakatan mengenai kemerdekaan Palestina. Seperti sering disinggung sebelumnya bahwa diantara tanda keberhasilan perubahan di dunia Arab adalah masalah Palestina kembali menjadi isu sentral yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh.
Namun dalam kondisi dunia Arab sekarang ini, perjuangan Palestina untuk meraih pengakuan internasional dipastikan hanya sebatas pengakuan di atas kertas sebab sebelum Persetujuan Oslo tahun 1993, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebenarnya telah mendapat pengakuan lebih dari 100 negara. Namun kenyataan di lapangan, negeri itu tetap saja dibawah penjajahan zionis bahkan pencaplokan wilayah semakin meluas termasuk kota Al-Quds.
Dalam sambutannya, pada Forum Para Duta Besar Palestina kedua, Sabtu (23/07/2011), di kota Istanbul, Turki yang juga dihadiri PM Turki, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menyatakan bahwa pihaknya terpaksa mencari pengakuan lewat PBB karena Israel terus memperluas pencaplokan dan menolak perundingan sesuai batas-batas wilayah sebelum perang 4 Juni 1967.
Dalam waktu yang sama, Abbas mengakui bahwa upaya tersebut tidak sendirinya mengenyampingkan kelanjutan perundingan dengan penjajah Israel sebab perluasan pencaplokan adalah masalah utama sebagai kendala kegagalan setiap perundingan. Kunjungan Abbas ke Turki adalah salah satu bagian dari upaya meraih dukungan internasional terkait rencana deklarasi Palestina merdeka di PBB bulan September mendatang.
Terkait usaha Abbas tersebut, banyak pengamat yang khawatir bila pengakuan internasional yang didapat nantinya adalah sebatas wilayah Palestina sekarang ini, yang kurang dari 26 %. Sedangkan sisanya dikuasai penjajah Israel yang bisa saja dipahami Israel bahwa secara implisit sebagai pengakuan atas penguasaan 74 % wilayah Palestina sehingga negeri zionis itu semakin keukeuh nantinya untuk memperluas pencaplokan termasuk menguasai seluruh kota Al-Quds Al-Sharif.
“Membingungkan apakah kita akan meraih kemenangan atau kekalahan dengan upaya meraih pengakuan kemerdekaan dari 130 suara dari 193 total suara anggota PBB. Khawatirnya hanya akan meraih pengakuan atas 26 % saja dari tanah Palestina, belum lagi hak kembali pengungsi akan terlupakan begitu saja,“ papar Ali Aqla Arsan, seorang analis Arab.
Padahal bila merujuk ke resolusi PBB nomor 181 tahun 1947 disebutkan bahwa tanah Palestina bekas jajahan Inggris itu diputuskan seluas 54 % untuk zionis Israel dan sekitar 46 % untuk Palestina. Dengan kekalahan pada perang 1967 dan perluasan pencaplokan besar-besaran terutama setelah persetujuan Oslo 1993, sisa wilayah yang dikuasai Palestina hanya tinggal 26 %.
Berbagai perundingan selama ini tidak menghasilkan kemajuan apapun sebab negeri Yahudi itu menginginkan keduanya secara bersamaan yakni perdamaian (maksudnya jaminan keamanan) dan penguasaan wilayah. Prinsip barter tanah dengan perdamaian (land for peace) yang diwacanakan sejak perundingan Madrid 1991 sama sekali ditampik oleh para pemimpin zionis hingga saat ini.
Apabila sebatas pengakuan di atas kertas, nampaknya tidak terlalu sulit bagi otoritas Palestina untuk mendapatkannya, namun pengakuan yang berbuah kedaulatan sesuai wilayah sebelum perang 1967, tanpa kesatuan sikap intern Palestina dan keterlibatan langsung dunia Islam terutama negara-negara Arab untuk memeprjuangkannya, kelihatannya masih sangat sulit tercapai.
Abbas sendiri dalam bagian lain sambutannya di Istanbul menegaskan pentingnya mencapai rekonsiliasi permanen dan kesatuan sikap seluruh faksi Palestina sebelum ke PBB. Meskipun telah tercapai kesepakatan rekonsiliasi antara dua faksi besar (Fatah-Hamas) di Kairo pada akhir April lalu, namun masih banyak perbedaan mendasar yang menyebabkan sulitnya tercapai kesepakatan permanen dalam tubuh Palestina.
Kontradiktif
Pasalanya masih banyak kendala dan angin topan yang masih mengganjal baik yang nampak di permukaan maupun yang tersembunyi dari publik. Persoalan dasar yang dihadapi dalam tubuh Palestina bukan sebatas perbedaan sudut pandang antara faksi-faksi intern Palestina, akan tetapi masih adanya dua agenda politik yang saling kontradiktif yang belum menemukan jalan tengah.
Agenda pertama yang diusung otoritas adalah mengenai target pengakuan kemerdekaan Palestina lewat negosiasi yang belum jelas kapan akan dicapai meskipun telah lebih dari 20 tahun perundingan berlangsung. Sedangkan agenda kedua yang diusung faksi-faksi perlawanan, adalah keyakinan akan penggunaan perjuangan bersenjata sebagai cara untuk mencapai kedaulatan yang penuh dan komprehensif.
Buktinya setelah persetujuan rekonsiliasi tercapai, otoritas masih tetap ngotot bahwa era perlawanan bersenjata sudah ketinggalan zaman dan tidak ada cara lain mencapai kemerdekaan kecuali lewat perundingan. Sikap ini masih dibuktikan di lapangan dengan tetap mempertahankan persetujuan keamanan dengan penjajah zionis dan penangkapan terhadap aktivis-aktivis perlawanan.
Di lain pihak faksi-faksi perlawanan bersikeras agar opsi perjuangan bersenjata tidak dikesampingkan meskipun perundingan terus berlanjut. Atau dengan kata lain, antara opsi perjuangan bersenjata dengan opsi perundingan politis saling mengisi untuk meningkatkan posisi tawar perundingan Palestina.
Memang banyak pihak di dalam Palestina dan dunia Arab yang mengakui bahwa rekonsiliasi Palestina adalah garis merah bagi zionis dan AS sehingga akhirnya mengorbankan prinsip demi memuaskan koalisi zionis-AS. Meskipun agenda faksi-faksi perjuangan tersebut logis namun selama Israel yang didukung mutlak AS masih bisa menekan maka sulit diterima sebagai dasar perjuangan menuju Palestina merdeka.
Agar agenda faksi-faksi perjuangan itu bisa menjadi dasar perjuangan kemerdekaan, tentunya butuh dukungan paling tidak dari dunia Arab yang saat ini masih disibukkan urusan intern masing-masing akibat tuntutan perubahan. Karenanya, tepat kiranya ungkapan yang disampaikan penulis Arab, Nawaf Abu Heija, Kamis (21/07/2011), bahwa kapal rekonsiliasi Palestina masih belum berlayar menunggu pemberitahuan selanjutnya.*/Sana`a, 21 Sya`ban 1432 H
Penulis kolumnis hidayatullah.com, tinggal di Yaman
