Oleh: Musthafa Luthfi
PARA diplomat dan pemimpin negara-negara Barat serta sebagian pemimpin Arab mengungkapkan reaksi kemarahan atas keputusan Rusia dan China memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang berisi kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan pasukan rezim Presiden Bashar Al-Assad di Suriah terhadap rakyat sipil. Kecaman negara-negara Barat bisa difahami sebab sikap mereka bukan semata-mata ingin membantu rakyat Suriah tapi “ada udang di balik batu“.
Rusia, sebagai pewaris utama bekas Uni Soveit, merupakan sekutu lama Suriah yang masa keemasannya berlangsung pada saat perang dingin, dan China, telah menggunakan hak veto yang mereka miliki sebagai anggota tetap DK PBB, Sabtu (04/02/2012) lalu, sehingga berhasil menjegal rancangan resolusi yang diajukan oleh Maroko, selaku wakil Arab di dewan itu. Rancangan resolusi tersebut menyerukan penghentian segera gelombang kekerasan terhadap warga sipil dan sudah menghilangkan semua ancaman sanksi maupun dukungan terhadap operasi militer internasional terhadap Suriah.
Sebanyak 13 negara dari 15 anggota DK PBB menyetujui rancangan resolusi tersebut, tetapi China dan Rusia untuk kedua kalinya menggunakan hak veto mereka setelah pada Oktober 2011 mereka juga memveto rancangan resolusi terhadap negeri Syam itu. Kedua negara memiliki alasan masing-masing untuk memveto yang intinya tidak ingin Barat terlalu dominan intervensi di negeri bekas pusat pemerintahan Dinasti Khilafah Omawi itu.
Sekjen PBB, Ban Ki-Moon juga ikut menyatakan penyesalan besar atas veto “Sinorus“ (China-Rusia) itu, yang menurut dia telah merusak peran PBB dalam menyelesaikan berbagai masalah di dunia. Data PBB selama ini menyebutkan, gelombang kekerasan di Suriah telah menewaskan tak kurang dari 5.400 orang dan selama beberapa hari terakhir saja, para aktivis di Suriah melaporkan lebih 200 orang telah tewas di kota Homs akibat gempuran artileri pasukan rezim.
Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, internasionalisi isu di kawasan lebih sering berakhir dilematis, sebabnya setiap pihak dari negara-negara besar sebagai pemeran dalam penyelesaian memiliki kepentingan sendiri-sendiri sehingga korban tetaplah rakyat Suriah. Dikhawatirkan skenario-skenario tragis sebelumnya bisa terulang di negeri itu sebut saja misalnya skenario Iraq atau yang terkini skenario Libya.
Veto Sinorus itu juga semakin sulit untuk mencari solusi jalan tengah sebagaimana yang telah dilakukan di Yaman, apalagi sekutu strategis Suriah di Timur Tengah, Iran menolak solusi jalan tengah ala Yaman. Penolakan sekutu utama Suriah itu berasalan bahwa skenario Yaman sangat kental intervensi luar dan untuk kepentingan agenda asing.
Sebagaimana diketahui, Yaman berhasil keluar dari krisis yang mengancam meletusnya perang saudara lewat jalan tengah yang diprakarsai negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang ditandatangani Presiden Ali Abdullah Saleh di Riyadh, Saudi pada 23 November lalu. Inti prakarsa tersebut adalah kesediaan Saleh lengser dari jabatan dan menyerahkannya ke Wapres untuk selanjutnya dilakukan Pilpres dini pada 21 Februari mendatang sebagai imbalan kekebalan hukum atas dirinya dan kroni-kroninya.
Wakil Menlu Iran, Hasan Amir Abdulahyan seperti dilaporkan sejumlah media internasional, Kamis (09/02/2012) mengatakan bahwa Iran menolak skenario seperti di Yaman diterapkan di Suriah. Hasan Amir menegaskan dukungan moral serta politik negerinya buat Suriah agar bisa keluar dari krisis saat ini, sambil mengingatkan secara umum bahwa solusi terbaik harus bersifat politis tanpa campur tangan asing.
Iran yang mendukung veto Sinorus itu menilai bahwa AS dan sekutu-sekutunya tidak dalam kondisi siap melancarkan perang atas Suriah. “Poros Amerika-Zionis hidup dalam kondisi yang tak menguntungkan untuk mengobarkan perang di Suriah,” papar Hasan Amir sambil mengingatkan “bukan untuk kepentingan semua pihak jika ada yang memikirkan campur tangan militer di Suriah.”
Liga Arab baru-baru ini dilaporkan telah mengajukan rencana baru guna menyelesaikan kerusuhan di Suriah, dan mendesak penerapan skenario seperti di Yaman untuk diterapkan di Suriah, terutama dengan menyeru Presiden Bashar al-Assad agar menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada wakil pertamanya. Namun rencana tersebut ditolak dengan tegas oleh pemimpin Suriah tersebut dan sikap ini mendapat dukungan Iran, sekutu utamanya di kawasan.
Makin mengkhawatirkan
Bila jalan tengah benar-benar tidak mungkin dipaksakan seperti skenario Yaman, dipastikan dampak veto itu semakin mengkhawatirkan dan mengerikan karena pertumpahan darah diperkirakan akan lebih dahsyat. Sejak saat-saat perdebatan sebelum dilakukan voting sudah dapat dilihat secara kentara bahwa dunia masih belum menemukan solusi yang diterima semua pihak selain karena kondisi lemah Arab, juga disebabkan setiap pihak dari negara-negara besar mengusung kepentingan masing-masing.
“Ketidakmampuan masyarakat internasional menemukan solusi krisis Suriah menunjukkan bahwa negeri ini akan mengarah kepada pertumpahan darah untuk jangka cukup panjang…..yang menjadi korban adalah rakyat biasa terlebih Suriah sedang menghadapi krisis ekonomi parah akibat menurunnya angka perdagangan luar negerinya,” papar Dr. Saleh Bakr al-Tayyar, Kepala Pusat Studi Arab-Eropa.
Atau dengan kata lain, veto Sinorus itu telah menarik negeri Syam itu kembali ke titik semula krisis yakni solusi keamanan dan kekerasan akan kembali dikedepankan sementara solusi politik semakin jauh dari pandangan para pemimpin faksi yang bertikai di negeri itu. Indikasi ke arah itu dapat dilihat terutama di kota Homs yang bisa saja menjadi pusat perlawanan rezim seperti halnya Benghazi di Libya.
Kekhawatiran terhadap rezim sendiri adalah veto tersebut diajdikan semacam lampu hijau untuk melakukan eskalasi militer dengan target sipil atau tentara-tentara pembelot yang tergabung dalam al-jeish al-hurr (tentara pembebasan). Di kota Homs misalnya, puluhan warga dilaporkan tewas oleh pasukan pro rezim Selasa (07/02/2012), yang sebagian dari korban itu adalah anak-anak.
Juru bicara rezim membenarkan serangan tersebut dengan dalih sebagai balasan atas serangan unit-unit tentara pembelot yang berusaha mengembangkan sayap kekuasaannya. Namun serangan balasan yang dimaksud itu, selalu menelan korban warga sipil yang tak berdaya yang dapat dijadikan alasan bagi Barat melakukan intervensi militer sebagaimana halnya di kota Benghazi, Libya sebelumnya.
Pada malam voting suara di DK PBB itu, juga dilaporkan sekitar 300 orang tewas di kota tersebut, semuanya dari warga sipil. Kejadian berdarah tersebut semakin memperkuat dugaan para pengamat tentang kemungkinan meningkatnya pertumpahan darah dan pembantaian yang mengerikan.
Sejumlah analis Arab menyayangkan bila veto tersebut benar-benar dijadikan lampau hijau oleh rezim untuk melakukan eskalasi militer guna meredupkan unjukrasa anti pemerintah. “Rezim Suriah telah melakukan kesalahan strategis apabila terus melanjutkan eskalasi militer di kota Homs sebab akan memudahkan misi musuh-musuhnya,“ papar Abdul Bari Athwan dalam tulisannya, Rabu (08/02/2012).
Tapi perlu juga diingat bahwa rezim Suriah bukanlah seperti rezim Libya sebelumnya, yang dalam posisi terisolir di tingkat regional dan internasional. Suriah di tingkat regional memiliki sekutu strategis kuat yakni Iran dan Hizbullah di Libanon disamping para pemimpin Irak aliran Syiah plus dua kekuatan besar dunia yakni Rusia dan China yang memiliki kepentingan strategis jangka panjang untuk tentap mendukung Suriah agar tidak terulang skenario Libya dan Iraq yang telah memperkerdil perannya di kawasan.
Karena itu, hampir dipastikan bahwa misi kaolisi baru beranggotakan sejumlah negara yang menamakan dirinya ashdiqa suriyah (sahabat-sahabat Suriah) yang akan dibentuk untuk memaksa rezim Suriah segera lengser tidak akan mudah mengingat dukungan kuat regional dan dua kekuatan dunia Sinorus. Dengan demikian beralasan bila banyak pengamat yang semakin khawatir, situasi di negeri Syam itu akan semakin berdarah-darah pasca veto tersebut.
Titik perubahan
Pengaruh veto Sinorus yang menentang rancangan resolusi Arab-Barat yang intinya berisi tuntutan mundur Presiden Bashar Assad dan penghentian pertumpahan darah itu, kelihatannya bukan hanya sebatas masalah Suriah. Veto itu juga membersitkan indikasi lain tentang titik perubahan penting hubungan internasional yang dapat mengarah pada perang dingin dalam bentuk lain.
Kedua negara anggota tetap DK PBB itu menggunakan hak veto mereka hampir dipastikan bukan untuk membela rezim Assad atau melindungi rakyat Suriah sebab negeri Syam ini bukanlah negara kaya minyak, bukan negri petrodollar yang memiliki simpanan ratusan milyar dolar. China-Rusia tampaknya ingin meletakkan kembali dasar orde dunia baru multi kutub sebagai upaya mengakhiri orde dunia baru satu kutub (hegemoni AS).
Setelah dipermalukan di Iraq dan terakhir di Libya, China-Rusia ingin membuktikan diri sebagai kekuatan pengimbang hegemoni AS yang selama ini selalu berada paling depan bersama negara-negara Barat mengeksploitasi kekayaan negara-negara dunia ketiga, khususnya minyak untuk kawasan Timur Tengah. “Sebagai kekuatan besar di bidang militer dan ekonomi, China-Rusia akan berusaha menghentikan hegemoni AS-Barat atas potensi-potensi dunia,“ papar Athwan lagi.
Dengan demikian, kedua negara anggota tetap DK PBB diluar negara Barat itu akan bersikeras menentang setiap usaha intervensi militer di Suriah guna mengubah rezim. Bagi Rusia sendiri, Suriah adalah pijakan terakhir di kawasan karena di negeri inilah satu satunya pangkalan militernya yang tersisa sehingga apabila Suriah jatuh ke tangan Barat, maka berakhirlah wujud negeri beruang merah itu di kawasan tersebut.
Mengenai China meskipun tidak memiliki pangkalan militer di Suriah atau kepentingan besar di negeri itu, namun negeri panda ini memiliki kepentingan strategis bersama dengan Rusia terkait upaya bersama menghentikan penetrasi militer AS-Barat dan serial perubahan rezim dengan cara-cara militer. Perubahan musim semi di Arab tidak ingin berdampak terhadap kedua negara yang memiliki penduduk minoritas yang rentan provokasi Barat.
Sebagaimana diketahui, di kedua negara terdapat minoritas Muslim yang berpotensi mengobarkan revolusi seperti minoritas Igor di China, Cehnya dan Dagistan di Rusia. Intinya banyak pertimbangan kedua negara yang menjadi dasar pengambilan keputusan veto, buka karena semata-mata untuk membela rezim dan rakyat Suriah.
Terlepas dari berbagai pertimbangan China-Rusia ini, bila semua pihak mau jujur untuk menghentikan pertumpahan darah di negeri Syam itu, solusi politis masih tetap terbuka lebar. Semua pihak yang terlibat krisis Suriah masih terbuka kesempatan menyampaikan peta jalan yang dapat diterima semua pihak secara politis, sebab sikap keras kepala dari pihak manapun akan berakibat malapetaka yang dapat mendorong perang besar di kawasan sehingga Arab dan rakyat Suriah lah yang paling dirugikan.*/Sana`a, Jum`at 18 R. Awal 1433 H
Penulis kolumnis hidayatullah.com, tinggal di Yaman
