oeh: Musthafa Luthfi
PEPATAH populer di Arab berbunyi “tajri ar-riyaah bimaa laa tasytahi as-sufun” yang makna teksualnya, angin berembus ke arah yang tidak dikehendaki kapal atau makna konteksualnya, target luput dari rencana semula. Pepatah populer tersebut, nampaknya tepat untuk menggambarkan situasi di Libya saat ini sebab target revolusi rakyat yang mulanya berjalan damai untuk memaksa rejim mengundurkan diri secara terhormat malah berujung intervensi asing yang tidak diinginkan oleh kedua kubu baik kubu rejim maupun kubu revolusi.
Ibaratnya roda perubahan yang terus bergulir di dunia Arab saat ini, ada yang bergulir mulus, ada yang masih bergolak dan Libya adalah negara pertama yang akhirnya memerlukan campur tangan pihak luar. Diantara negara Arab yang telah dan sedang dilanda “badai“ perubahan, Mesir yang lebih siap karena terbukti pada Sabtu (19/3) telah berlangsung referendum konstitusi yang telah diamandemen dengan partisipasi pemilih yang luar biasa karena rakyat saat ini merasa suaranya berharga setelah pada masa rejim sebelumnya suara mereka direkayasa sebelum referendum dimulai.
Sebagian negara Arab mengalami hembusan “badai“ perubahan yang makin kencang sehingga menimbulkan korban jiwa yang terus meningkat. Yaman misalnya, angka korban pengunjukrasa yang tewas di Sana`a pada Jum`at (18/3) dilaporkan meningkat menjadi 54 orang dan 300 orang luka-luka, 17 di antaranya dalam keadaan kritis sehingga pemerintah mengumumkan Ahad (20/3) sebagai hari berkabung nasional. Di Kerajaan Bahrain, negeri mini di kawasan Teluk juga masih bergolak, sedangkan hembusan “badai“ sudah mulai terasa di Suriah.
Campur tangan asing di Libya merupakan preseden buruk terhadap jalannya perubahan di Arab dewasa ini. Meskipun tidak dengan suara penuh dari 15 anggota Dewan Keamamanan (DK) PBB, sebanyak 10 anggota, termasuk Libanon wakil Arab di dewan itu, menyetujui pemberlakuan zona larangan terbang di Libya sudah cukup sebagai legitimasi internasional untuk melaksanaan resolusi tersebut. Lima negara abstain yaitu China dan Rusia, pemegang hak veta ditambah tiga anggota tidak tetap yakni Brasil, India dan Jerman.
Kesediaan rejim Libya yang dinyatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Libya, Koussa Moussa, Jum`at (18/3) untuk memberlakukan gencatan senjata dan mematuhi resolusi tentang pemberlakuan zona larangan terbang di negeri itu yang disahkan DK PBB Kamis (17/3), oleh banyak pihak selain tidak dipercaya keseriusannya juga seandainya benar sangat terlambat untuk menghadang intervensi asing.
Keputusan PBB tersebut tidak hanya sebatas zona larangan terbang namun disahkan pula ketentuan yang berbunyi “melakukan semua langkah yang diperlukan“ guna melindungi warga sipil dan pusat-pusat penduduk yang dapat menjadi target serangan rejim Qadhafi. Itu berarti, bila rejim nekat melakukan pembantaian terhadap rakyatnya maka segala cara boleh dilakukan untuk menerjunkan pasukan asing atas nama membela innocent people (warga sipil tak berdosa).
Intervensi asing baik secara total maupun parsial tetaplah intervensi yang mau tidak mau pasti ada embel-embelnya di belakang hari alias tidak mungkin sepi ing pamrih kata pepatah Jawa atau gratis. Dengan demikian, nasib tuntutan perubahan dari rakyat negeri itu tidak berjalan mulus sehingga membutuhkan campur tangan dari negara-negara besar (Barat) yang notabene adalah bekas penjajah.
Seperti diduga sebelumnya, pernyataan Menlu Libya tentang kesediaan rejim memberlakukan gencatan senjata ternyata sebatas basa-basi karena pasukan setia kepada Qadhafi terus berusaha menguasai seluruh kota yang telah diduduki kubu revolusioner termasuk kota Benghazi yang menjadi pusat kekuasaan kubu anti rejim. Upaya untuk menguasai kota-kota tersebut jelas menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit di kalangan sipil dan para pejuang anti rejim yang minim senjata berat sehingga terjadi perang tak berimbang.
Sedianya, kota-kota yang diduduki oleh kubu revolusioner itu direncanakan sudah dapat direbut sekitar 48 jam sebelum resolusi DK PBB bernomor 1973 itu agar bargaining position (posisi tawar) Qadhafi lumayan tinggi menghadapi intervensi asing. Namun rencana tersebut tak tercapai akibat semangat tempur para pejuang termasuk di kota Misrata yang dekat dengan ibu kota Tripoli.
Melihat ancaman rejim untuk merebut seluruh kota dalam batas waktu yang sangat singkat sebelum resolusi disahkan, banyak analis militer yang menilainya sebagai petualangan yang gegabah sebab kota sekecil Misrata saja sulit dikuasai apalagi harus berebut kota terbesar kedua, Benghazi ataupun Tobruk di ujung timur. Ancaman tersebut akhirnya terbukti hanya sebatas ancaman karena hingga resolusi disahkan pasukan rejim belum mampu merebut kota-kota tersebut.
Namun petualangan nampaknya tetap berlanjut lewat serangan besar-besaran yang dilakukan setelah resolusi dan bahkan setelah pernyataan gencatan senjata dari Menlu Libya. Aksi tersebut justeru kontra produktif karena mempercepat reaksi negara-negara besar untuk segera melaksanakan resolusi PBB, bahkan sejumlah negara yang tadinya menolak intervensi seperti Turki akhirnya mendukung segera ditindaklanjuti keputusan PBB tersebut akibat aksi pasukan rejim.
Isyarat rejim Libya tidak mengindahkan ancaman internasional terungkap kembali pada Sabtu (19/3) lewat pernyataan Qadhafi yang dibacakan oleh juru bicaranya yang intinya menolak keputusan PBB tersebut yang dianggap sebagai intervensi urusan dalam negeri Libya, padahal sehari sebelumnya keputusan itu disambut dengan baik. Penolakan tersebut, menurut sebagian analis Arab menunjukkan sikap kekalutan di pihak rejim yang gagal memujudkan target sebelum resolusi keluar.
Dengan penolakan itu, maka petualangan merebut kota-kota yang dikuasai kubu revolusi tak terbendung yang berarti masyarakat internasional terutama bangsa Arab dan Muslim akan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Seorang penguasa akan membantai rakyatnya dan menghancurkan saran-sarana umum yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun demi mempertahankan kursi kekuasaan yang telah dinikmati lebih dari 40 tahun.
Sabtu (19/3) sore waktu Mekkah, sejumlah koresponden dari beberapa media massa manca negara yang berbasis di Benghazi dan beberapa saksi mata melaporkan bahwa pasukan yang setia kepada Qadhafi telah memasuki pinggiran barat kota tersebut. Itu berarti serangan udara pasukan multinasional atas target konsentrasi pasukan Qadhafi seperti yang pernah dilakukan di Iraq akan lebih cepat lagi dari rencana semula.
Dugaan tersebut ternyata tidak meleset, beberapa jam setelah penolakan itu, pesawat Prancis memulai serangan atas target konsentrasi pasukan Qadhafi di dekat kota Benghazi sekitar pukul 20.00 waktu Makkah. Prancis yang menjadi satu-satunya negara yang mengakui secara resmi Dewan Nasional Transisi Libya pimpinan mantan Menteri Kehakiman, Mustafa Abdul Jalil membuktikan pengakuan tersebut lewat serangan perdana. Negara-negara lainnya yang ikut ambil bagian adalah AS, Inggris, Italia dan Kanada.
Banyak pihak yang bertanya-tanya kira-kira apa tujuan Qadhafi bersikeras berusaha menguasai kota-kota yang telah dikuasai oleh kubu revolusi meskipun setelah resolusi PBB keluar. Sebagian pakar militer memberikan jawaban bahwa tujuannya adalah untuk mempersulit serangan pasukan multinasional sebab pasukan Qadhafi diperkirakan akan menggunakan warga sipil sebagai perisasi menghadapi serangan dimaksud.
Bila hal itu terjadi maka situasinya mirip dengan serangan sekutu di Afganistan yang justeru lebih banyak menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil tak berdosa. Sebab menguasai udara tidak dengan sendirinya dapat mengontrol darat apalagi di lokasi perkotaan yang dipadati penduduk sipil.
Kondisi tersebut berusaha diciptakan Qadhafi untuk menimbulkan kesan bahwa korban jiwa yang berjatuhan nantinya disebabkan oleh serangan pasukan sekutu. Tapi bagi banyak pengamat Arab, justeru kondisi ini yang sangat dikhawatirkan sebab mau tidak mau akhirnya pihak sekutu dapat saja mendaratkan pasukan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh seluruh rakyat Libya termasuk kubu revolusi dengan dalih menyelamatkan warga sipil.
Dilema
Mayoritas rakyat yang sudah bosan dengan rejim yang mereka anggap istibdaad (tirani) dan kubu revolusi yang minim senjata berat, tampaknya dengan terpaksa harus menerima kenyataan di lapangan nantinya bila rejim tetap nekad melanjutkan petualangan militernya yang menyebabkan banjir darah di kalangan warga sipil. Isyarat ke arah itu sudah tampak sejak hari-hari pertama unjukrasa berlangsung dimana rejim akan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara meskipun menimbulkan korban besar di kalangan rakyat.
Singkatnya, dengan dimulainya serangan sekutu sejak Sabtu (19/3) petang untuk menghadang petualangan itu, revolusi rakyat Libya saat ini ibaratnya terperangkap dalam dilema yang kedua-duanya terasa pahit. Di satu sisi harus menolak kelanjutan kekuasaan Qadhafi yang sejatinya dipelihara Barat untuk melindungi kepentingannya di negeri itu, namun di sisi lain, akhirnya harus menerima kembalinya negara-negara besar bekas imprialis yang memiliki kepentingan masing-masing terhadap negeri kaya minyak tersebut atas nama penyelamatan warga sipil.
Cukup logis gambaran yang diungkapkan salah satu media Arab bahwa mengganti rejim yang menjadi garda kepentingan Barat selama ini, ibarat mengusir Barat lewat pintu rumah. Tapi untuk mencapai target itu terpaksa harus mengundang Barat pula sehingga terkesan mengusir lewat pintu namun mengundangnya kembali lewat jendela.
Kondisi seperti gambaran tersebut tentunya bagaikan buah si malakama, kata pepatah populer di tanah air yang bila dimakan ibu yang meninggal dan jika tidak dimakan ayah yang meninggal. Pemandangan di negeri leluhur pahlawan terkenal Omar Mukhtar itu benar-benar memilukan karena demi mempertahankan kekuasaan harus mengorbankan ribuan warga tak berdosa yang diperparah lagi mengundang campur tangan negara-negara besar yang akan menoreh noda bagi masa depan perubahan tersebut.
Memang hampir semua rakyat negara-negara Arab tidak ada yang bersimpati terhadap rejim Libya yang paling lama berkuasa di kawasan. Hal itu misalnya terbukti dari reaksi mereka pada hari pertama serangan pihak sekutu dimana mayoritas memilih diam (silent majority) dan sebagian lainnya menyambut tapi dengan perasaan was-was akan kemungkinan intervensi asing lagi di dunia Arab setelah pemandangan mengerikan sebelumnya di Iraq.
Namun, sikap sebagian besar publik Arab tersebut yang memilih diam dan menyambut namun dibarengi perasaan was-was lambat laun akan mengurangi simpati terhadap kubu revolusi. Sebab bila publik diberikan dua opsi antara penguasa tiranai dan intervensi Barat yang masih membawa kepentingan imperialisme meskipun dalam bentuk lain, dipastikan suara mereka akan terpecah namun mayoritas akan menolak intervensi karena pengalaman di Iraq yang menimbulkan korban lebih sejuta orang di negeri Babilonia itu.
Dampak buruk dari intervensi tersebut akan menimpa semua pihak tidak ada yang diuntungkan baik kubu rejim maupun kubu penentang rejim. Yang hampir dipastikan adalah negara-negara yang terjun langsung melaksanakan resolusi PBB tersebut yang akan meraih keuntungan besar alias ghanaim menurut istilah sejumlah media Arab sehingga tidak aneh bila mereka demikian berambisi untuk segera memulai aksi begitu resolusi keluar.
“Tidak ada yang selamat dari bunga api (dampak buruk) yang meletup dari Libya. Selain kerugian jiwa dan materi juga akan menanam rasa kedengkian antara pihak-pihak yang pernah bertikai sehinga justeru menjurus kepada perpecahan dan kelemahan di kalangan bangsa Arab dan Muslim lalu mewariskan kemunduran demi kemunduran,” papar Ali Aqla Arsan, seorang penulis Arab di harian Al-Watan, Oman, Ahad (20/3) menggambarkan dampak intervensi dimaksud.
Ia juga mengingatkan bahwa negara-negara besar imprialis akan selalu siap melakukan intervensi lewat jendela PBB demi meraup keuntungan besar. Selain meraih keuntungan materi dari hasil minyak, penjualan senjata dan komoditi-komoditi lainnya nanti di Libya, mereka juga berhasil menanamkan pengaruh dan hegemoni disamping meberlakukan kewajiban bagi Libya untuk membiayai pelaksanaan resolusi tersebut.
Pesan ganda
Setidaknya itulah harga yang sangat mahal yang harus dibayar rakyat Libya akibat sikap keras kepala rejim yang tidak menggubris tuntutan perubahan mayoritas rakyat. Meskipun demikian, setiap kubu pasti saling menuduh bahwa kubu lain sebagai penyebab intervensi asing, sebab campur tangan tersebut tidak mungkin datang dengan sendirinya.
Kubu revolusi pasti melimpahkan tangungjawab kepada kubu rejim yang tidak menggubris tuntutan perubahan bahkan melakukan pembantaian terhadap rakyat sebagai penyebab. Kubu rejim pun tak kalah galak menuduh kubu revolusi sebagai penyebabnya dengan dalih menuntut perubahan lewat agresi asing yang ingin menguasai minyak Libya.
Terlepas dari saling kecam antara kedua kubu tersebut, yang jelas serangan sekutu atas negeri dengan cadangan minyak bumi terbesar di Benoa Afrika itu telah terjadi. Paling tidak intervensi tersebut (kubu rejim menyebutnya agresi) mengandung pesan ganda yakni kepada para penguasa lainnya di Arab dan juga kepada rakyat yang menuntut perubahan itu sendiri.
Bagi para penguasa, kedekatan dengan Barat tidak akan menjamin kelanggengan kakuasaan sebab fokus utama Barat adalah kepentingan sehingga bila kepentingannya sudah tidak diharapkan lagi dari rejim maka akan berbalik membantu menjatuhkan rejim. Untuk kasus Libya ini, Italia yang menjadi sekutu utama dan hubungan erat antara penguasa Libya dengan PM Italia tidak berpengaruh sama sekali sehingga negeri Pizza itu bergabung dengan sekutu menyerang Libya.
Setidaknya kasus Libya tersebut dapat menjadi pelajaran bagi para penguasa lainnya untuk lebih memperhatikan aspirasi rakyat yang menuntut perubahan sehingga alih kekuasaan secara damai dapat berjalan dengan mulus meskipun tidak akan sepi dari jatuhnya korban. Sementara pesan buat rakyat, tuntutan perubahan dapat menjadi dalih bagi kekuatan asing untuk melakukan intervensi apabila penguasa nekad melanggengkan kekuasaan.
Namun perlu dicatat pula, bahwa intervensi tidak akan terjadi apabila kepentingan di negeri tertentu tidak ada, sehingga Barat tidak akan peduli apabila tuntutan perubahan akan berakhir dengan perang saudara sekalipun. Karena itu, cara-cara mencapai tujuan harus berjalan elok dan tidak terlalu tergesa-gesa, perlu bertahap karena perubahan adalah Sunnatullah yang pasti terjadi cepat atau lambat ketimbang melakukan dengan tergesa-gesa sehingga menimbulkan dampak yang lebih parah untuk jangka waktu yang lama.
Semua pihak di dunia Arab khususnya dan dunia Islam umumnya, berharap cukuplah Libya yang mengalami perubahan yang mengundang intervensi Barat yang hanya membawa kepentingannya sendiri. Semua pihak tidak ingin perubahan menjadi kontra produktif bagi masa depan rakyat negeri-negeri yang menuntut perubahan dimaskud akibat campur tangan Barat atau negara-negara besar lainnya.*
Penulis adalah analis masalah Timur Tengah, tinggal di Yaman
