Hidayatullah.com– Ekonomi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara yang kaya dengan yang miskin, ini mungkin disebabkan lemahnya koordinasi maupun masih tingginya ego sektoral dan ego kedaerahan atau kewilayahan.
Inilah yang menjadi alas an Islamic Banking and Finance Institute (IBFI) Universitas Trisakti dan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MEK) menyelenggarakan acara Roundtable: “Evaluasi Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam” pada tanggal 23 Januari 2014 di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya no 62 Jakarta Pusat.
Dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi hidayatullah.com, Direktur Eksekutif IBFI Trisakti Muhammad Nadrattuzaman Hosen mengatakan, diselenggarakannya roundtable tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai akademisi dan sekaligus warga negara untuk mengetahui tentang sejauhmana kebijakan-kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.
“Dengan roundtable, para pakar Muhammadiyah akan menemukan kesimpulan masalah ekonomi yang sebenarnya dan sekaligus membuat rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan kepada pemerintah yang akan datang dalam mengembangkan pembangunan ekonomi tahun 2014-2019,” terangnya.
Acara ini juga akan membahas apa sisi kekurangan dan kelebihannya implementasi pembangunan yang dijalankan selama ini oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama hampir sepuluh tahun.
Baca Juga
Di acara roundtable itu juga akan diundang mengundang para narasumber yang berkompeten diantaranya adalah Yuslam Fauzi , MBA (Ketua Umum Asbisindo), Iman Sugema , Ph.D (Institute Pertanian Bogor), Farouk Alwayni, MA., MBA (Pakar Ekonomi dan Politik Pembangunan Universitas Islam Azzahra – Jakarta), Dr. Fadhil Hasan (INDEF), Abbas Ghazali, Ph.D (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka), Hendri Saparini, Ph.D (Econit), Dr. Wahyu Perdana Santosa (Direktur Sabang Merauke Circle (SMC)) dan Keynote Speech : Prof. Dr. Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah).
Menurut Nadrattuzaman, Indonesia masih dikategorikan negara yang sedang berkembang, di mana di satu sisi perekonomian sedang meningkat tetapi di sisi lain masih ada masalah ekonomi antara lain kemiskinan, pengangguran dan kejahatan disebabkan masalah ekonomi.
Hasil pembangunan ekonomi masih belum merata dan jurang pemisah antara orang kaya dan miskin pun masih jauh. Ekonomi Indonesia yang diterapkan selama ini masih belum mampu menjawab tantangan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Padahal dalam perspektif ekonomi Islam, kewenangan negara, rakyat, pengelolaan kekayaan alam, sistem ekonomi, tujuan ekonomi telah diuraikan dengan jelas dalam al Qur’an dan Sunnah.
Meski Indonesia bukanlah Negara Islam tetapi dengan penduduk mayoritas Muslim yang meyakini al Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman hidup, dalam penerapan ekonomi seyogyanya merujuk pada al-Qur’an dan Sunnah.
Oleh karena itu, rountable ini akan dibahas dan di evaluasi tentang penerapan ekonomi Indonesia yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.
”Jadi tujuan dan manfaat acara ini adalah adalah mengevaluasi ekonomi yang telah diterapkan di Indonesia dari aspek moneter, fiskal dan ekonomi pembangunan dengan mencari solusi atau pemecahan berdasarkan ekonomi Islam yang bersifat rahmatan lil alamin,” terangnya.*
