Hidayatullah.com—Sejumlah habaib dan tokoh ormas se Sumatera Selatan (Sumsel) membacakan pernyataan pengangkatan Habib Rizieq sebagai Imam Besar umat Islam.
“Kami memohon dan mendaulat Habib Riziq Syihab sebagai Imam Besar Umat Islam Indonesia,” demikian salah satu bunyi pernyataan yang dibacakan Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman didampingi KH Munawwir dari OKI, KH Drs. Usman Sa’id, Buya KH Muhammad Husni Thamrin Madani, Ust. H. Solihin Hasibuan, dan Habib Umar bin Abdullah As Segaf, hari Sabtu (07/12/2017) malam.
Pernyataan ini disampaikan di sela-sela Tabligh Akbar yang dihadiri puluhan ribu umat Islam dan anggota majelis taklim Sumatera Selatan dalmrangka Safari 212 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Kota Palembang.
Hadir para pimpinan utama GNPF antara lain Ketua Dewan Pembina GNPF Habib Rizieq, Wakil Ketua GNPF KH Zaitun Rasmin, dan Sekretaris GNPF Al Khaththath.
Himpunan Ulama Aceh Nobatkan Habib Rezieq ‘Imam Besar Umat Islam’
Hadir pula para ulama, habaib, dan tokoh-tokoh ormas maupun pesantren Sumsel beserta puluhan ribu jama’ah. Benteng Kuto Besak penuh sesak dipadati jama’ah dari berbagai daerah di Sumsel. Jama’ah tetap antusias meskipun sempat diguyur hujan.

Dalam ceramah-ceramahnya, para ulama selalu berpesan agar umat Islam senantiasa bersatu menjaga keutuhan umat dan bangsa. Selain itu mereka juga mengingatkan tentang bahaya PKI (Partai Komunis Indonesia) yang mulai bangkit.
“Sekarang telah lahir, kaum muslimin siap bersatu demi menegakkan kebenaran. Apalagi kalau PKI coba-coba bangkit, kita akan terus bersatu,” tegas Zaitun Rasmin disambut pekik takbir puluhan ribu jama’ah.
Komunitas Muslim Tionghoa Nobatkan Habib Rizieq Shihab “Man of The Year 2016”
Senada dengan Zaitun, KH Husni Thamrin juga berpesan bahwa PKI lebih berbahaya dari Narkoba. Bahaya Narkoba hanya merusak individu, sedangkan PKI membahayakan kedaulatan NKRI.
Berikutnya Habib Rizieq juga mengungkap sejarah PKI di Indonesia. Penghianatan PKI dari tahun 65 hingga kebangkitannya hari ini.
Habib juga menyesalkan dan mengkritisi kebijakan pemerintah terkait PKI dalam beberapa hal. Antara lain seperti penghapusan film G30S-PKI, wacana permohonan ma’af kepda mantan PKI, pengadilan HAM, dan lain-lain.*/kiriman Murtadha Ibawi