Hidayatullah.com–Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengecam kasus penyadapan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Australia dengan menggunakan agen-agen intelijen Inggris dan Amerika Serikat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di London, Inggris, pada April 2009 lalu.
“Penyadapan tersebut merupakan tindakan tidak etis karena informasi harus didapatkan melalui cara-cara wajar seperti komunikasi langsung, surat, dan lainnya. Tindak penyadapan tentu bukan suatu hubungan yang baik dalam hubungan antarnegara,” kata Faizasyah kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/07/2013).
Menurut Faizasyah, sejak Juni 2013, sudah ada informasi bahwa tuan rumah melakukan tindak penyadapan, tidak hanya pada pihak tertentu, tapi pada mayoritas negara. Diakui Faizasyah, Presiden SBY juga sudah mengetahui adanya informasi tentang penyadapan itu.
Namun, meski sudah mengetahui sejak Juni, lanjut Faizasyah, pemerintah baru tahu penyadapan itu untuk kepentingan Australia yang ingin mendapatkan kursi di Dewan Keamanan PBB setelah media Australia mengungkapkannya.
Pemerintah Indonesia, kata Faizasyah akan melihat sejauh mana informasi yang disadap. Aparat intelijen (BIN) bisa ikut mencari tahu kemungkinan tersebut tahu melalui mitranya. Namun Faizasyah pesimistis negara yang bersangkutan akan mengakui perbuatannya.
“Hubungan antarnegara kan banyak spektrumnya, kalau hal-hal seperti ini mekanismenya nanti kita lihatlah apa secara tertutup melalui dinas intelijen kedua negara. Kita lihat saja sejauh mana derajat dari kerugian informasi,” kata Faizasyah dikutip laman Setgab.
Untuk diketahui, dua media Australia yakni The Age dan The Sydney Morning Herald memberitakan rombongan Presiden SBY disadap saat menghadiri KTT G20 di London, Inggris pada 2009. Penyadapan dilakukan intelijen Amerika Serikat dan Inggris meskipun hasilnya dinikmati Australia.
“PM Kevin Rudd menerima keuntungan dari kegiatan mata-mata Inggris pada Presiden SBY pada KTT G20 tahun 2009 di London. PM Rudd memiliki keinginan yang besar akan informasi intelijen, terutama pada pemimpin Asia Pasifik, Yudhoyono, Manmohan Singh (PM India) dan Hu Jintao (mantan Presiden Cina,” kata sumber anonim dari intelijen Australia sebagaimana dikutip media itu.
Hasil penyadapan itu digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk dukungan untuk memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB.
“Tanpa dukungan intelijen yang diberikan AS, kami tak akan memenangkan kursi itu,” kata pejabat di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan yang tak mau disebutkan namanya.
Sementara itu, Analis politik Mayjen TNI (Pur) Glenny Kairupan, M.Sc pada prinsipnya komunikasi melalui udara bisa disadap apalagi menurut mantan pengajar di Lemhannas itu saat ini adalah era “perang teknologi” sehingga diperlukan kemampuan untuk melakukan pengamanan dalam konteks teknologi.
“Kalau dilihat aktor politiknya adalah melibatkan Inggris dan Australia, dan juga Amerika Serikat, sangat mungkin memang ada kepentingan seperti itu,” kata Glenny kepada Antara hari Selasa.
Glenny merupakan mantan perwira Direktorat B urusan luar negeri Badan Intelejen Stategis (BAIS) TNI.*
