Hidayatullah.com– Kementerian Agama terus melakukan penyempurnaan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta.
“Kemenag telah melakukan rapat koordinasi dengan lintas lembaga untuk menyatukan sudut pandang dalam menilai rumusan pasal dan ayat yang ada dalam RUU yang merupakan inisiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” ujar Menag saat ditemui usai membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2019, Rabu lansir Kemenag, Kamis (24/01/2019).
Pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan perlu dilakukan dari berbagai perspektif, karena menurut Menag bicara tentang pesantren tidak hanya bicara tentang lembaga pendidikan semata.
Baca: RUU Pesantren, DPR Didorong Buka Luas Partisipasi Masyarakat
“Pesantren itu juga lembaga dakwah dan lembaga kebudayaan yang membentuk budaya dan tradisi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Karenanya RUU harus dilihat dari semua perspektif,” ucap Menag.
“Tentunya harapan kita RUU memiliki kualitas,” sambung Menag.
Baca Juga
Di samping itu, keberadaan RUU Pesantren diharapkan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pesantren dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk membangun negara dan bangsa.
Menurut Menag, tidak ada pesantren yang “radikal” karena seyogianya Pesantren memiliki “Ruhul Mahad” atau Ruhnya Pesantren. RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini akan lebih mempertegas Ruhul Ma’had ini.
“Tidak boleh lagi ada yang mengklaim misalnya sebuah padepokan mengatasnamakan pesantren, tetapi tidak ada kiainya, tidak ada kitab yang dikajinya,” sebut Menag.
Baca: Menag Minta Masukan bagi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Sebuah lembaga menurutnya dapat disebut pesantren jika ada kiainya, ada kitab-kitab yang dikaji, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Sehingga pesantren tidak mengenal paham yang disebut “radikalisme dan ekstremisme”.
Secara terpisah, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, para pimpinan lembaga beberapa waktu telah menyampaikan untuk mendorong RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk segera disahkan.
Hal ini dianggap sebagai langkah strategis rekognisi negara kepada pesantren, apalagi demi menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.
“Tahun 2019 ini Kemenag juga akan memberi kesempatan kuliah bagi ustadz pesantren. Kemenag telah siapkan anggaran untuk beasiswa kuliah mereka, baik di dalam maupun luar negeri,” pungkas Kamaruddin.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
