Hidayatullah.com—Uni Eropa akan mengurangi bantuan finansial yang diberikannya kepada Turki dan menghentikan perundingan-perundingan tingkat tinggi dengan negara itu sebagai bagian dari sanksi berkaitan aktivitas pengeboran minyak dan gas yang dilakukannya di lepas pantai Siprus.
Dilansir Euronews, menteri-menteri luar negeri Uni Eropa yang bertemu di Brussels hari Senin (15/7/2019) memutuskan untuk mengurangi bantuan pramasuk UE bagi Turki untuk tahun 2020 sebesar 145,8 juta euro. Mereka juga menghentikan sementara negosiasi-negosiasi terkait kesepakatan bidang penerbangan dan menghentikan pembicaraan-pembicaraan bilateral.
Terakhir, mereka juga mengundang European Investment Bank –lembaga pinjaman finansial non-profit Uni Eropa– agar mengkaji ulang aktivitas pemberian pinjamannya di Turki, yang tahun lalu jumlah totalnya mencapai 358,8 juta euro.
Dewan Eropa sekali lagi menyeru kepada Turki agar menarik diri dari aktivitas pengeboran apapun di lepas pantai Siprus, dan menunjukkan sikap sebagai sebuah negara tetangga yang baik, yang menghormati kedaulatan negara lain dan kedaulatan Siprus sesuai dengan hukum internasional.
Turki pertama kali mengirimkan kapal pengeboran minyak dan gasnya ke lepas pantai Siprus –yang saat ini terpecah menjadi Siprus yang berbahasa Yunani di selatan dan Siprus berbahasa Turki di utara– dua bulan lalu. Kapal kedua tiba di perairan wilayah sengketa itu pekan lalu.
Baca Juga
Uni Eropa mengecam tindakan Turki itu dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal.
Namun, Ankara bersikukuh tindakannya tidak melanggar hukum sebab pengeboran dilakukan di perairan Siprus Utara, yang diklaim secara sepihak oleh Turki sebagai negara berdaulat. Turki adalah satu-satunya negara di dunia yang mengakui eksistensi negara Siprus Utara, di mana banyak penduduknya merupakan orang-orang keturunan Turki.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Selasa (16/7/2019), Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa atas Turki itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap negaranya, dan mereka tetap akan melanjutkan aktivitas pengeboran minyak dan gas di bagian timur Laut Mediterania itu.*
