Hidayatullah.com — Sejumlah kelompok politik Palestina berjanji akan melakukan serangkaian protes jika pemilihan umum (pemilu) Palestina mendatang dibatalkan, lansir The New Arab.
Daftar pemilihan mengatakan dalam sebuah pernyataan pers memperingatkan bahwa komite koordinasi tertinggi Palestina telah dibentuk dan akan mengumumkan pada hari Rabu (28/04/2021) berbagai kegiatan politik dari partai dan kelompok masyarakat sipil jika pemilu ditunda.
Pimpinan Palestina bertemu pada hari Kamis (29/04/2021) untuk membahas pemilihan legislatif yang dijadwalkan, yang akan berlangsung pada 22 Mei – yang pertama dalam lebih dari 15 tahun.
Dewan tertinggi mengatakan akan “menegaskan hak-hak rakyat Palestina untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif tepat waktu, di semua gubernur. Di jantungnya adalah Yerusalem”.
Mereka juga sepakat tentang kebutuhan untuk “mengizinkan rakyat Yerusalem untuk berbicara dan menentukan bentuk yang sesuai untuk partisipasi mereka dalam kegiatan yang disepakati”.
Diyakini bahwa pemilihan akan dibatalkan karena upaya “Israel” untuk menghentikan pemilu di Yerusalem Timur.
Hal ini memicu kemarahan beberapa partai politik yang merasa tidak diajak berkonsultasi dalam pengambilan keputusan.
“Satu-satunya partai yang dapat memutuskan ini adalah daftar yang mencalonkan diri untuk pemilihan, selain kekuatan rakyat Palestina,” Hassan Khreisheh, kepala daftar independen Watan, mengatakan kepada Arabi21.
“Setiap upaya untuk menunda atau membatalkan pemilu akan menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk siapa yang akan menunda pemilu? Dan dalam kapasitas apa? Dan siapa yang memasang dan memberi wewenang kepada mereka?” dia menambahkan.
“Pemilihan umum mutlak diperlukan, dan demokrasi Palestina harus dipraktikkan,” kata Odeh Al-Amor, kepala aliansi Palestina Membawa Kita Bersama, juga kepada Arabi21.
Beberapa pemimpin politik juga menolak gagasan bahwa masalah di Yerusalem harus menjadi alasan untuk menunda pemilihan.
“Yerusalem seharusnya tidak menjadi alasan untuk penundaan, kami juga tidak harus tunduk pada persetujuan Israel mengenai Yerusalem,” Alaa Hamidan, juru bicara untuk daftar Jerusalem Is Our Promise yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan kepada Anadolu Agency.
“Kami dapat memaksakan hak kami dalam pemilihan, jadi biarlah ini menjadi pertempuran patriotik untuk membuktikan hak nasional di Yerusalem, dan masalah dapat berputar,” tambahnya.
Dalam sebuah memorandum oleh komite hukum daftar tersebut, sebagaiman dilansir oleh The New Arab, mereka memperingatkan bahwa setiap penundaan “merusak hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri”.
Memorandum tersebut menuntut Komite Pemilu Pusat Palestina untuk “mematuhi kemerdekaannya dan tidak mempertimbangkan keputusan apa pun yang dikeluarkan yang bertentangan dengan aturan hukum dan aturan konstitusional yang relevan”.*
