Hidayatullah.com—Di tengah kontroversi yang sedang berlangsung tentang mengenakan jilbab di ruang kelas, sebuah pertengkaran pecah antara orang tua dan seorang guru di luar Rotary School di Mandya Karnataka setelah para siswa diminta melepas jilbab mereka sebelum memasuki kampus pada hari Senin.
Dalam sebuah video yang dibagikan oleh kantor berita ANI, seorang guru terlihat meminta siswa Muslim untuk melepas jilbab mereka sebelum memasuki lingkungan sekolah. Video juga menunjukkan beberapa orang tua berdebat dengan guru karena anak-anak mereka dilarang masuk sekolah.
Asif, salah satu orang tua siswa, mengatakan bahwa pihak sekolah justru berdebat dengan orang tua siswa, bukannya membiarkan siswa masuk ke dalam kelas. “Kami meminta kepada pihak sekolah untuk mengizinkan siswa berada di dalam kelas. Murid-murid boleh melepas hijab setelah masuk kelas, tetapi guru-guru berdebat dengan kami,” katanya seperti dikutip ANI.
Mandya : Students wearing Burqa / #Hijab being asked to remove it & then enter the school campus. Some parents requesting that the students be allowed to wear it till they enter classrooms atleast. #HijabControversy #KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/CB6RVDQ8iy
— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) February 14, 2022
Di sisi lain, di sebagian besar sekolah yang dibuka kembali hari Senin. Siswa Muslim menghadiri kelas tanpa jilbab dan beberapa lembaga mengizinkan mereka untuk menghadiri kelas mengenakan jilbab.
Baca Juga
Personel polisi telah ditempatkan di dekat semua sekolah dan pihak berwenang telah membuat pengaturan keamanan yang tepat di dekat lokasi sekolah yang terletak di lokasi sensitif. Di beberapa video yang viral di twitter nampak pihak sekolah meminta staf guru perempuan muslim melepas hijab nya di depan pintu gerbang.
Teachers and women staff of a Mandya school remove hijab, as they are asked to, at the gate. Karnataka HC had earlier banned religious clothing in educational institutions. @TheQuint pic.twitter.com/vk5MtjqrP2
— Nikhila Henry (@NikhilaHenry) February 14, 2022
“Guru dan staf perempuan di sekolah Mandya melepas jilbab, seperti yang diminta, di pintu gerbang. Karnataka HC sebelumnya telah melarang pakaian keagamaan di lembaga pendidikan,” tulis @ NikhilaHenry, seorang Kepala Biro TheQuint melalui akun twitternya.
Pengadilan Tinggi Karnataka saat memberikan perintah sementara pada hari Jumat pekan lalu mengatakan bahwa sampai memberikan putusan akhir dalam masalah ini, siswa tidak boleh mengenakan pakaian agama ke kelas jika sekolah atau perguruan tinggi mereka memiliki seragam yang ditentukan. Namun, tiga hakim di Pengadilan Tinggi Karnataka diperkirakan akan melanjutkan sidang hari ini atas petisi yang diajukan oleh siswa yang menentang larangan hijab di perguruan tinggi.
Kontroversi jilbab Karnataka dimulai pada 1 Januari setelah manajemen sebuah perguruan tinggi pra-universitas pemerintah di kota pesisir Udupi di Karnataka melarang enam gadis Muslim menghadiri kelas untuk mengenakan jilbab karena pakaian itu bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan perguruan tinggi.
Isu tersebut kini telah menjadi kontroversi dan membesar dimana mahasiswa Hindu ikut aksi mengenakan syal safron dan mengibarkan bendera safron, menuntut izin untuk menampilkan pakaian dan simbol agama mereka jika jilbab diperbolehkan di lembaga pendidikan.
CM Karnataka memerintahkan sekolah dan perguruan tinggi ditutup selama tiga hari ke depan setelah situasi ini. Di Udupi, sekelompok pengunjuk rasa saling melempar batu dan bendera safron dikibarkan di luar sekolah.
Muslim termasuk di antara kelompok minoritas yang telah melihat hak-hak dasar mereka semakin dilanggar di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan BJP, menurut beberapa kelompok hak asasi lokal dan internasional. Menurut sensus 2011, 172 juta Muslim tinggal di India (hampir 1,4 miliar penduduk).
Jilbab Muslim tradisional tidak dilarang atau dibatasi di tempat umum dan merupakan pemandangan umum. Namun, kekerasan dan ujaran kebencian terhadap Muslim meningkat di bawah partai nasionalis Hindu pimpinan Narendra Modi, yang juga memerintah Karnataka.
Sejak Modi berkuasa pada tahun 2014, berbagai tindakan legislatif dan tindakan lainnya telah diambil, melegitimasi diskriminasi terhadap minoritas agama dan memungkinkan nasionalisme Hindu yang kejam, Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah laporan tahun lalu, tuduhan yang dibantah keras oleh perdana menteri India dan BJP.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
