Hidayatullah.com—Emir Qatar hari ini mengangkat diplomat tertingginya sebagai Perdana Menteri dan menunjuk Menteri Dalam Negeri yang baru. Kantor pemerintah mengumumkan bahwa Sheikh Tamim Hamad Al Thani menerima ‘pengunduran diri’ Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, Sheikh Khalid Khalifa Abdulaziz Al Thani, kutip AFP.
Menteri Luar Negeri Mohammed Abdulrahman Al Thani diangkat sebagai kepala pemerintahan baru dan dilantik, beberapa jam setelah perubahan. Sheikh Khalifa Hamad Khalifa Al Thani, yang memimpin komite keamanan pemerintah untuk Piala Dunia tahun lalu, menjadi Menteri Dalam Negeri.
Sheikh Khalifa juga berfungsi sebagai pasukan keamanan di negara bagian Lekhwiya. Perdana Menteri yang sebelumnya menjabat sejak Januari 2020.
Ayah Emir, Sheikh Hamad Khalifa Al Thani turun tahta demi putranya pada tahun 2013. Sheikh Hamad sendiri menggulingkan ayahnya dalam kudeta tak berdarah sekitar 18 tahun sebelumnya.
Emir tidak memperkenalkan perubahan besar apa pun pada kebijakan luar negeri pro-AS negara Teluk itu. Tetapi kekayaan Qatar yang terus bertambah yang dibangun di atas cadangan gas alamnya membawa perubahan besar bagi negara kecil itu dan profil internasionalnya.
Populasi telah tumbuh sepertiga menjadi sekitar tiga juta dalam dekade terakhir, didorong oleh masuknya pekerja migran secara besar-besaran, yang perlakuannya telah menarik perhatian internasional.
Partai politik masih dilarang, tetapi warga Qatar mengadakan pemilihan pertama mereka pada tahun 2021 untuk dewan konsultatif.
Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun lalu sebagai bagian dari kampanye untuk menjadi pusat olahraga internasional dan juga mencari peran diplomatik dan diplomatik yang lebih besar dalam perselisihan geopolitik.
Sebagai bagian dari perubahan terbaru, gubernur bank sentral Sheikh Bandar Mohammed Saud Al Thani menjadi ketua Otoritas Investasi Qatar, salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia.
Perdana Menteri yang baru diangkat sebelumnya memegang posisi itu.
Menteri Pertahanan Khalid Muhammad Al-Attiyah menjadi Wakil Perdana Menteri di pemerintahan baru.*