Hidayatullah.com– Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Elon Musk seorang miliarder arogan, setelah pengusaha kelahiran Afrika Selatan itu menolak untuk menghapus rekaman dari platform X aksi penikaman di sebuah gereja belum lama ini.
Hari Senin (22/4/2024), sebuah pengadilan mengeluarkan perintah sementara supaya X (sebelumnya bernama Twitter) tidak lagi menampakkan video penikaman di sebuah gereja di Sydney pekan lalu.
Sebelumnya X mengatakan akan memenuhi seruan pemerintah “sambil menunggu keputusan pengadilan”.
Komentar PM Albanese itu diutarakan menyusul tindakan Musk yang menuding pemerintahannya melakukan sensor lewat sebuah meme.
Hari Selasa, Albanese kepada ABC News mengatakan Musk “merasa dirinya di atas hukum dan juga di atas kesopanan umum”, alias dapat berbuat sesuka hatinya.
Baca Juga
Pekan lalu, badan regulator independen siber Australia eSafety Commissioner, memperingatkan X dan media sosial lain akan ancaman denda tinggi jika tidak menyingkirkan rekaman video penikaman yang dilakukan seorang remaja belasan tahun di Assyrian Christ the Good Shepherd Church, yang ditangani pihak kepolisian sebagai kasus terorisme.
X merasa hal itu bukan cakupan dari hukum Australia.
eSafety Commissioner meminta pengadilan mengeluarkan putusan sementara setelah tampak jelas bahwa X membiarkan pengguna platformnya di luar Australia untuk terus dapat melihat rekaman tersebut.
“Sungguh keterlaluan bahwa X memilih untuk tidak patuh dan justru berusaha memperkarakan kasus mereka,” kata Albanese kepada awak media dalam penjelasn pers hari Selasa (23/4/2024) seperti dilansir BBC.
Sebelum menyindir pemerintahan Albanese lewat meme, Elon Musk juga mengkritik eSafety Commissioner Julie Inman Grant secara pribadi, menyebut wanitabitu sebagai “Australian censorship commissar”.
Albanese membela Inman Grant, mengatakan bahwa dia berusaha menjalankan tugas untuk melindungi rakyat Australia.
“Media sosial pada saatbyang sama membutuhkan tanggung jawab sosial. Musk tidak menunjukkan hal itu sama sekali,” kata kepala pemerintahan Australia itu.
Keputusan sementara pengadilan itu akan berlaku sampai akhir jam kerja hari Rabu, ketika persidangan kedua akan berlangsung.
X dan eSafety Commissioner sebelum kasus ini sudah dan masih terlibat sengketa hukum terkait keengganan media sosial itu untuk menjelaskan bagaimana caranya mereka melacak dan menyingkirkan berbagai materi kekerasan terhadap anak yang beredar secara online.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
