Hidayatullah.com—Faksi-faksi Palestina di Kairo sepakat membentuk komite sementara untuk mengelola Gaza dan menyerukan keputusan PBB untuk mengerahkan pasukan internasional
Faksi-faksi Palestina yang berkumpul di ibu kota Mesir, Kairo, telah sepakat mengenai serangkaian langkah politik dan administratif yang berkaitan dengan masa depan Jalur Gaza.
Langkah paling menonjol di antaranya adalah pembentukan komite Palestina sementara yang terdiri dari kalangan independen untuk mengelola urusan di Gaza, serta seruan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan keputusan mengenai pengerahan pasukan internasional sementara guna memantau gencatan senjata.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh para peserta, disebutkan bahwa faksi-faksi tersebut menegaskan dukungan mereka untuk terus melaksanakan langkah-langkah dalam perjanjian gencatan senjata, termasuk penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, pencabutan total blokade, pembukaan semua perlintasan — terutama perbatasan Rafah — masuknya bantuan kemanusiaan dan medis, serta dimulainya proses rekonstruksi besar-besaran untuk mengembalikan kehidupan normal di Gaza dan mengakhiri penderitaan penduduknya.
Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa “komite sementara” yang akan dibentuk dari para tokoh independen dan teknokrat asal Gaza akan mengelola urusan sipil dan layanan publik bekerja sama dengan sejumlah negara Arab dan lembaga internasional, berdasarkan prinsip “transparansi dan akuntabilitas nasional.”
Baca Juga
Selain itu, disebutkan pula pembentukan komite internasional untuk mengawasi pendanaan dan pelaksanaan proses rekonstruksi.
Keputusan PBB
Pernyataan itu menekankan pentingnya menerbitkan keputusan PBB yang memungkinkan pengerahan pasukan internasional sementara di Gaza untuk memantau gencatan senjata serta menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.
Faksi-faksi Palestina juga mengecam persetujuan awal parlemen Israel terhadap undang-undang “penerapan kedaulatan Israel di Tepi Barat”, dan menyebutnya sebagai “agresi berbahaya terhadap identitas dan keberadaan bangsa Palestina.”
Sementara itu, mereka mengapresiasi keputusan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menghentikan langkah tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya.* bbc
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
