Menguak Penyebab Kerusuhan Hindu dan Muslim di Nepal

Hidayatullah.com – Wabah kerusuhan komunal antara mayoritas Hindu dan Muslim di Nepal setiap tahunnya semakin mematikan. Berawal dari keributan akibat suara musik keras ritual Hindu, meluas menjadi kerusuhan antar agama ke seluruh Madhes, sebuah negara bagian selatan Nepal yang berbatasan dengan India.

Kerusuhan terbaru menyebabkan setidaknya tiga orang tewas, puluhan luka-luka dan memicu pemberlakuan jam malam dan pengerahan tentara.

Kekerasan, yang dimulai di desa Dewanganj di distrik Sunsari pada 26 Juli, telah menyebar ke beberapa distrik di seluruh Madhes, sebuah wilayah di mana komunitas di kedua sisi perbatasan Nepal-India memiliki ikatan linguistik, budaya, dan keluarga yang erat.

Meskipun ketegangan komunal lokal bukanlah hal baru, para peneliti dan pejabat keamanan mengatakan skala dan penyebaran cepat dari kerusuhan terbaru menjadi alarm yang menakutkan.

Hampir seminggu setelah bentrokan pertama, pihak berwenang terus memberlakukan jam malam dan perintah larangan berkumpul di beberapa kota. Pasukan keamanan, termasuk Tentara Nepal, tetap ditempatkan di seluruh wilayah sensitif, sementara polisi telah menangkap puluhan orang yang dituduh berpartisipasi dalam kerusuhan tersebut.

Kronologi Kerusuhan Antar Agama di Nepal

Kerusuhan dimulai pada Ahad (26/07/2026) malam, di Dewanganj, desa yang berjarak kurang dari 20 kilometer dari perbatasan India. Ribuan Hindu kembali dari bendungan Koshi, tempat mereka mengambil air suci sebagai bagian dari ziarah tahunan Bol Bam selama bulan Shravan.

Sambil membawa bendera Saffron dan diiringi musik DJ, mereka berpawai menuju Kaptanganj Chowk. Masyarakat Muslim setempat kemudian menegur mereka, karena volume musik yang terlalu keras dan karena mereka menaruh bendera berwarna jingga tua yang melambangkan agama Hindu di rumah-rumah Muslim.

Bahkan sebelumnya, beberapa laporan menyebut orang Hindu telah mengganti bendera Muslim dan menggantinya dengan bendera Saffron.

Adu argumen segera berubah menjadi aksi saling lempar, menarik lebih banyak massa. Saat bentrokan makin intensif, polisi berupaya membubarkan kerumunan sebelum melepaskan tembakan.

Akibatnya satu orang tewas di tempat kejadian dan puluhan orang lainnya terluka. Pihak berwenang memberlakukan jam malam tanpa batas waktu dan mengerahkan unit tambahan Pasukan Polisi Bersenjata sebagai upaya memulihkan ketertiban.

Namun, kekerasan tidak berakhir dengan pemberlakuan jam malam. Semalaman, muncul laporan tentang rumah dan toko yang dirusak di beberapa bagian Dewanganj, sementara rumor dan video bentrokan menyebar dengan cepat di media sosial.

Pada hari berikutnya, aksi demo dan kontra-demo mulai muncul di kota-kota lain di seluruh Madhes, mengubah apa yang awalnya merupakan perselisihan lokal menjadi mobilisasi komunal yang lebih luas.

Kerusuhan mencapai puncaknya pada 30 Juli ketika seorang remaja berusia 15 tahun tewas akibat peluru tajam polisi dalam aksi demo di Siraha. Kematiannya menambah jumlah korban tewas akibat tindakan polisi menjadi tiga orang dan memicu demonstrasi baru, dengan para pengunjuk rasa merusak toko-toko dan tempat usaha di daerah sekitarnya.

Selama empat hari, pihak berwenang memberlakukan jam malam dan larangan berkumpul di sejumlah kota, termasuk Birgunj, gerbang perdagangan utama Nepal dengan India, karena ketegangan menyebar ke arah barat di dataran selatan.

Keamanan diperketat di Siraha, Mahottari, Morang, dan distrik lainnya, dengan Angkatan Darat Nepal akhirnya bergabung dengan polisi Nepal dan Pasukan Polisi Bersenjata dalam patroli yang bertujuan untuk mencegah bentrokan baru. Di beberapa kota polisi bahkan mengerahkan drone pemantau. Meskipun begitu, aksi pengerusakan masih terus terjadi.

Keluarga korban tewas awalnya menolak untuk menerima jenazah korban kerusuhan, menuntut tanggung jawab aparat polisi dan kompensasi dari pemerintah.

Barulah setelah negosiasi dengan pihak berwenang tercapai kesepakatan di mana pemerintah berjanji untuk menyatakan para korban meninggal sebagai martir, memberikan kompensasi sebesar 1 juta Rupee Nepal kepada setiap keluarga korban, dan menawarkan pekerjaan pemerintah kepada satu anggota keluarga korban yang memenuhi syarat.

Meskipun bentrokan besar-besaran telah mereda pada hari Jumat, pengamanan ketat tetap diberlakukan di beberapa distrik. Pawai perdamaian yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat dan para pemimpin agama berlangsung bersamaan dengan demo yang terus berlanjut, yang memprotes lambannya respon pemerintah.

Respon Pemerintah

Lambatnya respon pemerintah terhadap kerusuhan menuai kritik sejumlah pejabat partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, dan pengamat politik. Menurut mereka, respon pemerintah awal pemerintah yang terlalu lambat menyebabkan kekerasan menyebar hingga keluar Sunsasi.

Usai bentrokan pertama, Mendagri Nepal Sudan Gurung mengunjungi distrik Sunsari selama empat hari. Namun itu tidak meredakan kerusuhan yang terus meluas hingga ke beberapa distrik lain. Perdana Menteri Balendra Shah baru buka suara setelah itu.

Sejumlah pengamat politik menyebut kurangnya pendekatan kepada para pemimpin komunitas yang menyebabkan kerusuhan tidak segera mereda.

Dengan meluasnya kerusuhan, pemerintah beralih ke mode manajemen krisis. Tentara Nepal dikerahkan untuk mendukung polisi Nepal dan Pasukan Polisi Bersenjata, sedangkan Shah mengadakan Dewan Keamanan Nasional pada 30 Juli untuk meninjau situasi keamanan sambil terus menerapkan jam malam.

Dalam pidato yang disiarkan televisi setelah kesepakatan dengan keluarga korban, Shah mengatakan bahwa melindungi nyawa, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan memulihkan perdamaian adalah tanggung jawab utama pemerintah, sambil meminta masyarakat menahan diri dan memperingatkan mereka yang bertanggung jawab atas penghasutan kekerasan akan menghadapi tindakan hukum.

Pernyataan Narendra Shah muncul di tengah desakan masyarakat agar pemerintah tidak hanya mengatasi kerusuhan yang terjadi baru-baru ini, tetapi juga penyebab utama di balik meningkatnya ketegangan komunal di Nepal.

Peringatan Lembaga Keamanan

Jauh sebelum kekerasan pekan lalu, lembaga-lembaga keamanan Nepal telah memperingatkan kepemimpinan politik negara itu bahwa ketegangan komunal di Madhes semakin terorganisir dan semakin mudah meledak, memperingatkan bahwa perselisihan lokal yang relatif kecil dapat dengan cepat meningkat menjadi kerusuhan.

Tiga tahun lalu, Pasukan Polisi Bersenjata, pasukan paramiliter Nepal yang bertugas mengamankan perbatasan dan mengendalikan kerusuhan, menerbitkan sebuah laporan untuk pemerintah. Laporan itu mengungkap rentannya dataran selatan terhadap kekerasan komunal.

Mereka memperingatkan adanya upaya terorganisir untuk mengobarkan ketegangan agama di beberapa bagian Madhes dan merekomendasikan penguatan pengumpulan intelijen, peningkatan koordinasi antar badan keamanan, dan pengembangan mekanisme untuk mengidentifikasi titik-titik rawan potensial sebelum berubah menjadi kekerasan.

Peringatan lain juga datang dari Angkatan Darat Nepal yang berulang kali menyoroti kemungkinan kekerasan komunal dalam penilaian internalnya.

Kenapa Ketegangan Komunal Semakin Sering Terjadi?

Sepanjang sejarah modernnya, kekerasan teroganisir antara Hindu dan Muslim relatif jarang terjadi di Nepal dibanding negara lain di Asia Selatan. Meskipun perselisihan mengenai prosesi keagamaan, tempat ibadah, dan keluhan lokal kadang-kadang memicu bentrokan, umumnya konflik tersebut terkendali dan jarang menyebar menjadi kerusuhan besar.

Para peneliti mengatakan pola tersebut telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah studi yang dilakukan Pusat Perubahan Sosial mendokumentasikan peningkatan tajam dalam insiden komunal.

Menurut catatan mereka, terjadi satu bentrokan pada tahun 2022, delapan pada tahun 2024, tiga pada tahun 2025, dan 13 hanya dalam lima bulan pertama tahun 2026. Meskipun angka-angka tersebut tidak selalu menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, angka-angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dalam frekuensi maupun visibilitas konfrontasi komunal.

Pakar konflik dan tata kelola, Prakash Bhattarai, yang telah mempelajari tren tersebut, mengatakan kerusuhan baru-baru ini merupakan penyimpangan signifikan dari masa lalu Nepal.

“Secara historis, Nepal memiliki tingkat kekerasan keagamaan terorganisir yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Selatan, dan hubungan antaragama sering dianggap sebagai sumber kebanggaan nasional,” katanya.

“Dengan latar belakang ini, serangkaian 37 bentrokan yang tercatat dalam waktu kurang dari empat tahun, dan peningkatan tajam pada tahun 2026, menandai pergeseran penting,” imbuhnya.

Para peneliti mengaitkan perubahan tersebut akibat kombinasi beberapa faktor, bukan hanya satu penyebab. Mereka menunjuk pada meningkatnya polarisasi keagamaan di beberapa bagian Madhes, penyebaran misinformasi dan konten yang menghasut dengan cepat di media sosial, dan meningkatnya kecenderungan untuk membingkai perselisihan lokal dalam konteks komunal.

Tidak seperti di masa lalu, insiden di satu distrik sekarang dengan cepat diperkuat melalui jaringan daring, memungkinkan rumor dan video provokatif mencapai kota-kota tetangga dalam hitungan jam dan meningkatkan risiko massa balasan.

Geografi kerusuhan juga telah membentuk kekhawatiran ini. Perbatasan terbuka Madhes dengan India memungkinkan pergerakan orang, ide, dan media dengan mudah, sementara komunitas di kedua sisi berbagi bahasa, tradisi keagamaan, dan ikatan keluarga yang erat.

Para analis mengatakan bahwa hal itu telah membuat wilayah tersebut lebih rentan terhadap arus politik dan keagamaan yang beredar di perbatasan, meskipun mereka memperingatkan untuk tidak mereduksi kekerasan baru-baru ini menjadi satu pengaruh eksternal saja.

Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa keluhan lokal, respons administratif yang lemah, dan tren ideologis yang lebih luas telah berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang semakin mudah terbakar.

Hasutan Lintas Batas

Meningkatnya ketegangan komunal bertepatan dengan pergeseran yang lebih luas dalam lanskap keagamaan dan politik Nepal selama dua dekade terakhir. Setelah monarki dihapuskan pada tahun 2008, Nepal berhenti menjadi satu-satunya kerajaan Hindu resmi di dunia dan mengadopsi sekularisme, sebuah transformasi yang terus diperdebatkan oleh kelompok-kelompok monarkis dan organisasi yang berkampanye untuk pemulihan negara Hindu.

Dengan latar belakang tersebut, para peneliti dan media Nepal mengungkapkan semakin terlihatnya organisasi ekstremis Hindu dalam menghasut kerusuhan komunal di Nepal.

Buletin Kalam Weekly mencatat bahwa Hindu Swayamsevak Sangh (HSS), afiliasi internasional dari Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), telah beroperasi di Nepal sejak tahun 1990-an dan berpendapat bahwa aktivitasnya menjadi lebih terlihat di beberapa bagian Madhes. Laporan tersebut menunjuk pada seruan-seruan seperti “Kembali ke Pakistan” dan beberapa kasus di mana umat Muslim diduga dipaksa untuk meneriakkan “Jai Shri Ram” (“Hidup Dewa Rama”) selama bentrokan baru-baru ini, dan menggambarkannya sebagai retorika yang sebelumnya jarang terjadi di Nepal.

Baca juga: Hindu Radikal dan Zionisme adalah Bahaya Besar Bagi Dunia Multibudaya

Sebuah laporan tahun 2024 oleh Center for the Study of Organised Hate juga menyatakan bahwa organisasi-organisasi seperti Vishva Hindu Parishad dan Bajrang Dal telah memperluas kehadiran mereka di distrik-distrik Terai di Nepal. Keduanya merupakan organisasi ekstremis Hindu berbasis di India, negara tetangga Nepal.

Secara terpisah, Laporan Kebebasan Beragama Internasional Departemen Luar Negeri AS tahun 2023 tentang Nepal mencatat klaim dari para pemimpin masyarakat sipil bahwa banyak kelompok agama sayap kanan yang terkait dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) India memberikan dukungan finansial kepada politisi Nepal yang berpengaruh yang mengkampanyekan negara Hindu.

Dalam editorial yang diterbitkan pada hari Kamis, Himal Khabar mengklaim bahwa investigasi mereka sendiri terhadap kekerasan komunal di Madhes-Tarai telah menemukan keterlibatan langsung dan tidak langsung RSS melalui HSS Nepal.

Majalah tersebut menuduh bahwa individu-individu yang terkait dengan organisasi-organisasi ini telah menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan provokatif dan telah memobilisasi massa di lapangan sambil menyerukan kekerasan terhadap komunitas minoritas atas nama melindungi agama.

Lebih lanjut, majalah tersebut mengklaim bahwa pihak berwenang mengetahui kegiatan-kegiatan ini tetapi gagal bertindak karena pengaruh individu-individu yang terkait dengan organisasi-organisasi tersebut.*

Diterjemahkan dan disadur dari artikel The Wire, Nepal’s Madhes Is on Edge. What Lies Behind the Communal Violence?