Hidayatullah.com—Sejumlah pakar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa hari Rabu (29/5/2013) mengkritik keputusan Iran yang melarang wanita dari mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden mendatang, dengan mengatakan bahwa hal tersebut melanggar hukum internasional.
“Diskualifikasi massal atas para wanita yang ingin ikut dalam pemilihan presiden merupakan diskriminasi dan melanggar hak asasi untuk berpartisipasi dalam politik,” kata pelapor khusus PBB untuk urusan HAM di Iran Ahmad Shahid dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP.
Dewan Wali Iran, pengawas yang dibentuk dengan tugas menyeleksi para politisi dan orang-orang yang ingin ikut serta dalam pemilihan umum parlemen maupun presiden, pada 21 Mei lalu mengeluarkan putusan untuk menyetujui hanya 8 calon presiden dari 686 orang yang mendaftar sebagai bakal calon presiden ke komite pemilihan umum. Semua 30 kandidat wanita, dan juga beberapa tokoh politik terkemuka Iran yang dianggap berseberangan dengan para tokoh spiritual Syiah yang sesungguhnya mengendalikan Iran, didiskualifikasi.
Shahid menegaskan, larangan seseorang untuk mencalonkan diri dalam pemilu harus didasarkan pada alasan obyektif dan kriteria yang masuk akal, tanpa mempermaslahkan jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik dan opini lainnya.
Kamala Chandrakirana, ketua Kelompok Kerja PBB untuk Diskriminasi Terhadap Wanita, juga mengkritik keputusan Iran itu. Dia mengatakan, mengecualikan wanita dari keiikutsertaan dalam pemilihan presiden melanggar hukum internasional tentang hak-hak sipil dan politik.
Baca Juga
Hal itu, kata Chandrakirana dalam pernyataan bersama dengan rekannya yang lain di PBB, akan memperparah ketidakketerwakilan wanita dalam kehidupan publik, politik dan pribadi di Iran yang saat ini sudah parah.
Rashida Manjoo, pelapor khusus PBB untuk urusan kekerasan terhadap wanita, mendesak agar Iran membuka akses ke wilayah publik bagi wanita dan menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap wanita harus dilenyapkan.
Sementara Maina Kiai, pelapor khusus PBB untuk urusan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan damai, mendesak pemerintah Teheran untuk membebaskan lebih dari 40 jurnalis dan ratusan tahanan politik, yang dikurung rezim karena menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, seperti tokoh oposisi Mehdi Maroubi dan Mir Hossein Mousavi.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
