Hidayatullah.com–Mesir menahan sedikitnya 38 anggota Ikhawanul Muslimin menjelang pemilihan umum pada Minggu untuk empat kursi parlemen, yang ikut diperebutkan kelompok itu, kata sumber keamanan.
Sumber itu menyatakan mereka ditahan dalam dua hari terahir di Kafr Sheikh di delta Nil dan di kota pelabuhan Iskandariyah, Mesir utara.
Jurubicara Ikhawanul Muslimin menyebut jumlah yang ditahan 44 orang dan menyatakan semua terjadi pada Rabu. Penahanan itu terjadi saat Mesir bersiap mengadakan pemilihan umum pada Ahad di Iskandariyah dan Kafr Sheikh untuk empat kursi parlemen, yang kosong sejak 2005, ketika pemungutan suara ditunda sesudah terjadi tantangan hukum.
Sumber keamanan menyatakan yang ditahan itu sudah ikut berkampanye untuk calon dari Ikhawanul Muslimin. Beberapa dituduh menjadi anggota kelompok terlarang, sedangkan yang lain dituduh merencanakan pawai umum tanpa izin, kata sumber itu.
Ikhawanul Muslimin, kelompok oposisi paling besar di Mesir, merebut seperlima dari kursi di parlemen pada pemilihan umum 2005, yang diwarnai kekerasan. Pementah Mesir semenjak dulu paling ketakutan kelompok kuat dan mendominasi negeri itu.
Baca Juga
Sejak pemungutan suara 2005, pemerintah Mesir telah menghukum tokoh Ikhawanul Muslimin baik lewat pengadilan tentara dan menangkap ribuan anggota serta pendukungnya. Mereka juga mencegah kelompok Islam mendapatkan lebih banyak kedudukan terpilih.
Polisi Mesir pada tengah April menangkap 34 orang dalam tawuran di luar kantor pengadilan militer. Saat itu mahkamah militer akan menjatuhkan putusan atas perkara anggota kelompok tersebut.
Pejabat keamanan menyatakan polisi di luar pengadilan di Haikstep, timurlaut Kairo, itu bentrok dengan keluarga 40 tersangka di pengadilan itu saat mereka memaksa masuk gedung tersebut. Selain itu, tiga wartawan, termasuk jurupotret Spanyol bagi lembaga EFE, ditangkap dan kemudian dibebaskan.
Kartu perekam kameranya disita, kata kepala biro Kairo EFE Javier Otazu kepada kantor berita Perancis AFP.
Ke-40 anggota Ikhawanul Muslimin itu diadili sejak April tahun lalu dengan tuduhan membiayai kelompok terlarang dan sering menunda putusan. Terdakwa itu termasuk Khayrat Shater, tokoh nomor tiga di kelompok tersebut, bersama dengan pengusaha lain yang dikaitkan dengan kelompok itu. Harta mereka dibekukan serta diserahkan ke pengadilan militer pada Februari.
Pemerintah Mesir menuduh gerakan itu mencoba menghidupkan lagi sayap tentara bawah tanah untuk menumbangkan penguasa. Meski sering dizalimi, tidak ada hak banding terhadap putusan mahkamah militer tersebut. [tti/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
