Hidayatullah.com–Kementerian Pariwisata Maladewa akhirnya mengeluarkan surat perintah penutupan tempat-tempat spa dan pijat yang dijadikan tempat prostitusi, setelah ribuan rakyat melakukan aksi protes Jum’at pekan lalu.
Hari Kamis (29/12/2011) sebagaimana dilansir media online Maladewa, Minivan News, sekretaris pers kepresidenan Muhammad Zuhair, mengkonfirmasi bahwa kementerian pariwisata pada hari itu telah mengeluarkan surat edaran perintah penutupan spa dan tempat pijat yang dijadikan tempat pelacuran.
Dalam surat edaran disebutkan bahwa keputusan pemerintah itu dibuat atas permintaan rakyat, yang pada pekan lalu melakukan aksi unjuk rasa menuntut penutupan lokasi spa dan panti pijat yang dijadikan sarang pelacuran.
Menurut Zuhair dalam konferensi pers, pemerintah tidak tahu tempat-tempat spa dan pijat yang dijadikan tempat pelacuran, karena ribuan rakyat yang menuntut ditutupnya fasilitas itu tidak menyebutkan secara terperinci tempat yang dimaksud.
Pemerintah akhirnya memutuskan menutup seluruh tempat spa dan pijat, karena banyak warga Maladewa, termasuk para pejabat, mengunjungi tempat-tempat wisata dan menikmati perawatan di spa.
Baca Juga
Zuhair mengatakan, pemerintah tidak mau nama baik orang-orang penting itu rusak, karena sering mengunjungi tempat-tempat semacam itu.
Di samping itu Zuhair menambahkan, sejumlah orang yang ikut melakukan aksi unjuk rasa Jum’at pekan lalu, juga memiliki usaha di bidang pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah meyakini, karena orang-orang itu sangat memahami seluk-beluk industri resor dan spa, maka tuduhan yang diajukan pengunjuk rasa memiliki dasar yang kuat dan oleh sebab itu tidak perlu diselidiki lebih lanjut.
Pemerintah juga meminta Gasim Ibrahim, tokoh partai oposisi Jumhury yang memiliki lima resor spa, menutup tempat usahanya itu. Tapi, ia menuntut balik pemerintah ke pengadilan. Pihak pengadilan kemudian mengeluarkan surat izin operasi sampai hakim mengeluarkan putusannya.
Menteri Pariwisata Dr. Maryam Zulfa menurut Minivan News tidak dapat dmintai komentarnya tentang hal tersebut.
Sementara AFP dalam laporannya (30/12/2011), mengutip seorang pejabat senior tanpa nama yang menentang keputusan itu.
“Sebuah partai Islam menghasut menentang spa dengan harapan dapat mempermalukan pemerintah,” kata seorang tokoh senior pemerintah kepada AFP lewat telepon, yang meminta agar namanya tidak disebutkan.
Tidak cukup dengan itu, dalam laporan yang sama AFP menambahi bumbu fanatisme Islam, satu-satunya agama resmi negara Maladewa dan berdasarkan hukum 100 persen warganya adalah Muslim.
Meskipun republik Islam itu dikenal dengan reputasinya sebagai surga liburan santai, dipoles mengkilap dengan seringnya promosi marketing internasional, ada kegelisahan terkait meningkatnya pengaruh minoritas fundamentalis agama. Baru-baru ini, ada protes anti-semit terkait keputusan kementerian transportasi yang mengizinkan penerbangan langsung dari Israel, sementara restoran-restoran yang menggantung hiasan dekorasi Natal tahun lalu juga menjadi target, tulis AFP.
AFP juga menyinggung tentang sebutan “babi” dan “kafir” dalam video iseng yang dibuat dengan menjahili rekaman pernikahan sepasang penganti Barat dan tentang hukum rajam bagi pelaku zina yang mendapat sorotan kepala organisasi HAM PBB Navi Pillai.*
