Hidayatullah.com–Koresponden Aljazeera di Kairo melaporkan bahwa Dewan Militer telah menyetujui undang-undang isolasi politik yang dikeluarkan oleh Parlemen, yang melarang antek-antek rezim Hosni Mubarak untuk menjalankan pemerintahan.
Dengan demikian, berarti ada kemungkinan besar Ahmad Syafiq, perdana menteri terakhir rezim Mubarak, tidak akan bisa berpartisipasi dalam pemilihan presiden.
Abdul Fatah Fayed, Direktur Aljazeera di Kairo mengatakan bahwa disetujuinya undang-undang tersebut cukup meredakan krisis yang terjadi antara Parlemen dan Dewan Militer, terlepas dari hasil dari peraturan tersebut dalam pemilihan presiden.
Dia mengatakan bahwa hasil persetujuan tersebut akan diumumkan pada hari Kamis nanti, ketika Komisi Pemilu mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan nama-nama akhir yang lolos seleksi ke pemilihan presiden mendatang. Dan satu-satunya calon yang terkait dengan undang-undang tersebut adalah Ahmad Syafiq.
Parlemen Mesir telah meminta Dewan Militer untuk mempercepat ratifikasi undang-undang tersebut agar dapat segera diterapkan.
Baca Juga
Dewan Militer menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan pada bulan Maret 2011, termasuk hak untuk mengesahkan undang-undang.
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
