oleh: Heppy trenggono
KETIKA demo besar besaran sopir Taksi di Jakarta. Sopir saya ngobrol dengan temannya yang melihat iring iringan mobil RI 1 masuk ke jalan jalan kecil di sekitar Jalan Sriwijaya Jakarta Selatan. Dia bertanya tanya, kenapa presiden harus melipir ke jalan jalan kecil?
Demo di Jakarta telah memunculkan perdebatan panjang antara yang pro, kontra dan yang bingung, tidak ketemu benang merah yang jelas dalam persoalan taksi online ini.
Semua pembicaraan mengarah kepada teknologi, tak kurang seorang profesor yang juga bintang iklan jamu dari Universitas ternama ibu kota bergegas turun tangan menjelaskan dengan berbagai teori ekonominya, intinya agar masyarakat jangan protes dan sambutlah perubahan. Kata profesor, ini adalah sharing ekonomi yang akan menjungkalkan kapitalisme. Wow!
Baca Juga
Sebelum ribut para sopir taksi demo masyarakat dibuat kagum dengan prestasi Gojek, ojek yang juga berbasis aplikasi online.
Tak kurang pemerintah mengapresiasi dengan setinggi langit, pengusahanya dibawa keliling dunia untuk dipamerkan sebagai prestasi bangsa.
Di ujung sana, kelahiran Gojek membawa petaka bagi para pengojek. Gojek dengan kekuatan kapitalnya mensubsidi tarif ojek dengan biaya jauh dekat hanya Rp 10.000 selama berbulan bulan. Hasilnya bisa kita tebak, tidak ada yang mau pakai ojek biasa, kenapa harus bayar 50.000 kalau bisa bayar 10.000?
Gojek mensubsidi tarif karena tidak mengharapkan uang dari tarif, tapi dari capital market, dengan cara menaikkan nilai bisnisnya. Gojek lebih peduli dengan jumlah transaksi daripada jumlah nilai per transaksi. Karena jumlah transaksinya yg akan dihargai investor.
Mudah diterka, akhir cerita Gojek akan jual sahamnya dengan harga selangit. Bahwa setelah itu tarifnya dia kembalikan normal, itu suka suka dia, kalau perlu tarif lebih tinggi. Sementara ojek biasa, angkutan umum, bahkan taksi sudah berguguran karena langkah Gojek.
Ada hal yang sama antara kasus Gojek dan Taksi Uber, bahwa dibalik mereka adalah investor asing yang tidak peduli dengan perekonomian rakyat!
Bisa dibayangkan urusan tarif ojek dan taxi bisa ditentukan asing?
Jadi dimana kebenaran teori bahwa ini adalah sharing ekonomi yang akan menggusur kapitalisme? Di belakangnya justru kapitalisme!
Bung Karno pada tahun 1930 sudah mengingatkan tentang bahaya kapitalisme. Pada saat itu belum banyak orang pintar di negeri ini.
Perekonomian rakyat akan mati jika kapitalisme tidak dikendalikan.
Kapital kita perlukan untuk membangun, tapi kapitalisme harus kita lawan.
Hari ini kapitalisme setiap hari menggusur perekonomian rakyat.
Kita lihat peternak peternak ayam di Cianjur dan Sukabumi gulung tikar karena di kampungnya sudah hadir peternak baru dengan modal hingga trilyun rupiah dari Thailand, China, Malaysia bahkan Korea.
Petani di Subang harus bersiap jadi kuli karena investor dari China menanam padi dengan investasi juga trilyun rupiah.
Pedagang warung kecil sudah lama tutup karena digusur minimarket.
Sekarang tukang ojek dan tukang taksipun bergelimpangan.
Bukankah aneh negeri ini, di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan pokok di konsumen, harga jual di petani justru hancur. Siapa yang bertanggung jawab dibalik semua persoalan itu?
Benarkah semua itu harus kita terima apa adanya sebagai sebuah perubahan?
Di mana peran pemerintah?
Sang Profesor rupanya sudah keblinger. Merasionalkan dengan segudang teori tapi mengaburkan persoalan yang fundamental bagi rakyat.
Tidak ada yang baru dalam ekonomi, tidak ada yang baru dalam kapitalisme, dari dulu hingga sekarang kapitalisme hidup dengan cara menghisap darah rakyat!
Masalahnya terbesarnya, presiden seperti biasa akan menunggu nunggu dulu, kemana kira kira angin bertiup sebelum ambil keputusan lambatnya.
Bukan tidak mungkin, kalau presiden selalu memutuskan hanya dengan pertimbangan popularitas, tidak benar benar peduli nasib rakyat, maka tidak hanya akan dipaksa melipir lewat jalan jalan kecil, tapi akan dipaksa keluar dari istana.*
Penulis Founder Gerakan Beli Indonesia
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
