Hidayatullah.com– Bekas senator Haiti bernama Joseph Joel John, hari Selasa (10/10/2023), mengaku bersalah atas tiga dakwaan di pengadilan Amerika Serikat terkait perannya dalam pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada tahun 2021.
John menjadi terdakwa ketiga dari 11 terdakwa yang mengaku bersalah dalam kasus tersebut. Hakim menjadwalkan sidang vonis hukumannya akan digelar pada 19 Desember tahun ini, lansir DW.
Kasus ini diadili di sebuah Pengadilan Federal AS karena sebagian pembunuhan tersebut direncanakan dan diorganisir di Florida, negara bagian AS yang memiliki banyak diaspora Haiti.
Dalam pernyataannyabyang dibacakan di pengadilan John mengaku bersalah memberikan dukungan materi kepada komplotan pelaku pembunuhan tersebut.
Dukungan materi itu antara lain berupa sejumlah kendaraan sewaan yang dipergunakan oleh para pelaku, memperkenalkan komplotan itu kepada geng-geng yang akan dimintai bantuannya dalam aksi pembunuhan itu, serta mengupayakan pengadaan senjata.
Baca Juga
Pernyataan itu juga menjelaskan bahwa John hadir dalam pertemuan-pertemuan pembahasan perancangan pembunuhan itu, yang kemudian direalisasikan pada malam 7 Juli 2021.
Bulan lalu, pensiunan personel militer Kolombia bernama German Rivera juga mengaku bersalah memberikan dukungan materi untuk aksi pembunuhan Presiden Jovenel Moise. Dia akan dijatuhi hukuman dalam persidangan nanti bulan ini.
Pada bulan Maret, pria berkewarganegaraan ganda Haiti-Chile bernama Rodolphe Jaar mengaku bersalah dalam kasus yang sama. Dia sudah divonis hukuman penjara seumur hidup.
Moise ditembak mati oleh sekelompok orang bertopeng dan bersenjata, yang terdiri dari sekitar 20 pembunuh yang pernah mendapatkan pelatihan militer.
Berkas perkara di pengadilan mengungkap bahwa awal rencana mereka adalah untuk menculik Moise, tetapi kemudian akhirnya menjadi pembunuhan.
Penyelidikan yang dilakukan pihak aparat Amerika Serikat menemukan bahwa dua manajer dari sebuah perusahaan jasa keamanan CTU yang berbasis di Miami, AS, membuat rencana untuk menculik Moise dan menggantikannya dengan Christian Sanon, seorang Haiti yang sudah menjadi warga negara AS dan ingin menjadi presiden Haiti.
Menurut kejaksaan AS, kedua manajer itu dijanjikan kontrak-kontrak infrastruktur dan keamanan apabila tujuan tersebut terwujud.
Sanon juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.
Sudah menjadi sebuah negara karut-marut sejak sebelum kasus pembunuhan Presiden Moise, Haiti semakin menjadi negara kacau-balau tanpa aturan hukum yang jelas. violent gangs have laid claim to most of the capital Port-au-Prince and other parts of the country. Kekerasan oleh geng-geng dan kelompok kriminal marak di ibu kota Port-au-Prince dan wilayah-wilayah lain di negara tersebut.
Pemilu belum pernah dilaksanakan sejak tahun 2016. Pemerintahan sementara pernah menjanjikan pemilu pada tahun 2023, tetapi penjabat sementara Perdana Menteri Ariel Henry mengatakan pemilu tidak dapat diselenggarakan dalam kondisi keamanan nasional seperti sekarang ini.
Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB menyetujui pengerahan pasukan internasional pimpinan Kenya untuk memberikan dukungan operasional kepada kepolisian nasional Haiti.
Nairobi, yang akhirnya bersedia untuk memimpin misi sulit itu, mengatakan siap untuk mengirim sampai 1.000 personel keamanan.
Akan tetapi, pengerahannya sampai saat ini masih tertunda, karena ada gugatan ke pengadilan berupa penolakan yang dilayangkan pihak oposisi, yang putusannya diharapkan akan keluar pada 24 Oktober.*
