Hidayatullah.com– Menteri Kehakiman Prancis Eric Dupond-Moretti, hari Senin (6/11/2023), didudukkan di kursi terdakwa karena menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Prancis seorang menteri yang sedang menjabat menjadi terdakwa.
Dupond-Moretti, yang pernah menjadi pengacara papan atas, dituduh menggunakan jabatannya sebagai menteri kehakiman untuk memerintahkan penyelidikan atas hakim-hakim yang menyelidiki dirinya, teman atau bekas kliennya. Tuduhan-tuduhan itu dibantahnya.
Dia terancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda setengah juta euro apabila terbukti bersalah.
Dupond-Moretti ditunjuk sebagai menteri kehakiman oleh Presiden Emmanuel Macron pada tahun 2020. Fia bersikukuh tetap menjabat selama persidangan, yang akan berakhir pada 17 November.
Perdana Menteri Elisabeth Borne menegaskan kembali dukungannya untuk Dupond-Moretti pada hari Senin sebelum persidangan dibuka.
Baca Juga
Dia menjalani persidangan di pengadilan khusus untuk pejabat pemerintah yang diduga melakukan kesalahan, Cour de Justice de la République. Dia akan menghadapi tiga hakim profesional yang didampingi 12 anggota parlemen, enam dari majelis rendah dan enam dari Senat, yang akan mengeluarkan keputusan. Dibutuhkan mayoritas delapan suara untuk menetapkan vonis bersalah dan hukumannya.
“Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya: seorang menteri kehakiman yang sedang menjabat diadili oleh Cour de Justice de la République atas pelanggaran yang dilakukan saat dia menjalankan tugasnya,” kata serikat hakim dalam sebuah pernyataan menjelang persidangan, seperti dikutip Associated Press.
“Organisasi kami menganggap bahwa situasi ini merusak kredibilitas menteri kehakiman, dan melemahkan seluruh sistem peradilan,” katanya.
Dupond-Moretti dianggap salah satu pengacara kriminal terkemuka di Prancis, dan mendapatkan julukan “acquittor” karena berhasil mencatat rekor 145 “bebas” saat membela kliennya. Selama 10 tahun terakhir, ia semakin terlibat dalam kasus-kasus politik, dan hubungannya dengan sejumlah hakim tertentu memburuk.
Tidak lama setelah dia diangkat menjadi menteri, dia membuka penyelidikan administratif terhadap hakim yang bertanggung jawab atas proses yang secara langsung menyangkut dirinya: tiga hakim dari kantor jaksa keuangan nasional dan seorang mantan hakim investigasi di Monaco.
Investigasi-investigasi yang dilakukan atas keempat hakim tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh mereka.
Serikat hakim lantas mengajukan gugatan hukum terhadap Dupond-Moretti, mengatakan bahwa investigasi yang diperintahkannya tidak berdasar dan merupakan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Persidangan yang sedang digelar ini fokus pada investigasi-investigasi tersebut.
Dupond-Moretti bersikukuh bahwa tidak ada konflik kepentingan di sana. Saat diangkat menjadi menteri, dia menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa dirinya akan mempertahankan integritas dan moralitas seperti menteri-menteri lainnya.
Dalam wawancara dengan radio publik Prancis bulan lalu, dia menegaskan bahwa Kementerian Kehakiman akan berjalan seperti biasa di bawah kepemimpinannya.
Sebagian politisi berpendapat bahwa menteri yang menjabat harus diadili di pengadilan tradisional, yang juga bisa diikuti oleh kalangan sipil, dan bukan di pengadilan khusus yang memiliki peraturan khusus tersendiri.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
